Breaking News:

Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan Telah Serahkan Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah, Kapan Cair?

Bertempat di Kantor Menteri Ketenagakerjaan RI, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja

Penulis: Ruth Novita Lusiani | Editor: Rival Almanaf
Istimewa
Penyerahan data peserta BPJAMSOSTEK gelombang pertama sebanyak 2.500.000 data, pada Senin, (24/8/2020) 

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berjalan.

Bertempat di Kantor Menteri Ketenagakerjaan RI, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin, (24/8/2020).

Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

Jadwal Pelayanan Samsat Keliling Kabupaten Batang, Selasa 25 Agustus 2020

16 Gangguan Listrik di Tegal dalam 3 Bulan Terakhir Karena Layang-layang

Berikut jadwal Samsat online keliling atau Samsat siaga di Kabupaten Tegal, Selasa (25/8/2020)

"Dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta,” ungkap Agus dalam siaran pers tertulisnya, Selasa, (25/8/2020).

Adapun gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

“Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” terang Agus.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan menyatakan data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada.

“Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah,” ujar Ida.

Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemnaker butuh waktu empat hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini. "Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," imbuh Ida.

"Sampai dengan Senin malam (24/8/2020), pukul 22.00 WIB kami sudah mengumpulkan rekening pekerja di wilayah Jawa Tengah dan DIY sebanyak 1.800.467 pekerja dari potensi 2.029.839 pekerja, yang sesuai kriteria normatif berdasarkan Permenaker 14 thn 2020 dapat menerima. Atau sebesar 88,7 persen pekerja sdh melaporkan nomor rekeningnya,” kata Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jateng dan DIY, Suwilwan Rachmat.

Prakiraan Cuaca BMKG Kabupaten Batang, Selasa 25 Agustus 2020 Cerah Berawan Sepanjang Hari

Disporapar Beri Pelatihan Puluhan Pengelola Homestay di Kota Tegal

Komunitas Motor di Tegal Gunakan Bising Suara Motor untuk Bangunkan Orang agar Shalat Subuh

Ia menuturkan masih ada potensi sebanyak 229.372 lagi pekerja yg belum melaporkan nomor rekening.

Lanjutnya, ia terus mengimbau kepada seluruh pekerja di Jateng dan DIY yang memenuhi kriteria penerima BSU untuk segera melaporkan nomor rekeningnya melalui aplikasi yang sudah sediakan atau ke HRD perusahaan masing-masing.

“Kami juga mengimbau kepada Apindo, SP/SB, Forum HRD serta asosiasi atau Perhimpunan Pengusaha dan Pekerja stakeholder kami untuk ikut bersama-sama mendorong anggotanya segera melaporkan nomor rekeningnya agar program BSU ini tepat sasaran dan dapat meningkatkan daya beli pekerja untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” tandasnya. (Ute)

Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved