Breaking News:

Berita Nasional

Setelah Sempat Mundur, Pemerintah Pastikan Waktu Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji

Setelah sempat mundur dari rencana awal pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah tidak akan batal.

Editor: Rival Almanaf
Istimewa/net
Ilustrasi gaji 

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Setelah sempat mundur dari rencana awal pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah tidak akan batal.

Sebelumnya diberitakan bantuan itu akan ditransfer pada tanggal 25 Agustus kemarin.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan akan diberikan akhir bulan Agutus.

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," ujar Menaker melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Prakiraan Cuaca BMKG Kabupaten Batang, Rabu 26 Agustus 2020 Cerah Sepanjang Hari

Hari Ini Official dan Pemain PSIS Semarang Jalani Swab Test Sebelum Memulai Latihan

Jadwal Pelayanan Samsat Keliling Kabupaten Batang, Rabu 26 Agustus 2020

Perusahaan Bus Pariwisata Jadi yang Terdampak Covid-19 di Sektor Transportasi

Menurut dia, hingga kini Kementerian Ketenagakerjaan belum menyalurkan dana program subsidi upah karena pihaknya mau memastikan terlebih dahulu data calon penerima subsidi upah sudah tervalidasi dan terverifikasi.

"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan maka kami check list. Lalu, kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya dibatalkan," kata dia.

Dirinya juga mengingatkan pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan supaya segera memberikan.

Karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Ida juga mengatakan perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik

Subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu dan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, peserta yang membayar iuran berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 26 Agustus di RCTI, Trans TV, Trans 7, GTV, SCTV, dan TV Lainnya.

Liverpool vs Salzburg, Pemain Muda Rhian Brewster Selamatkan The Reds dari Kekalahan

Mobil Dinas Pak Camat di Kebumen Ringsek Tabrakan dengan Truk, Begini Kronologi dan Kondisi Korban

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah, pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non ASN, memiliki rekening bank yang aktif. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020," lanjut dia.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji ini diberikan kepada pekerja atau laryawan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, atau total Rp 2,4 juta yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.

Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved