Breaking News:

Bisnis dan Keuangan

Kronologi Utang Putra Presiden Soeharto Bambang Trihatmodjo kepada Negara, Berujung Pencekalan

Kronologi Utang Putra Presiden Soeharto Bambang Trihatmodjo kepada Negara, Berujung Pencekalan

Tangkapan layar akun instagram @mayangsaritrihatmodjoreal
(dari kiri ke kanan) Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, Bambang Trihatmodjo, dan Mayangsari. 

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan kronologi utang-piutang antara negara dan Bambang Trihatmodjo.

Putra Presiden kedua RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo, mempunyai utang ke negara.

Sehingga, dengan alasan itu ia dicekal ke luar negeri oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Namun Bambang tak terima pencekalan itu, sehingga kemudian menggugat Menkeu.

Komisioner KPU RI Ubaid Tanthowi Positif Covid-19, Susul Evi Novida dan Arief Budiman

Oknum Polantas Cabuli Gadis ABG yang Langgar Lalu Lintas, Dibawa ke Pos Polisi Lalu Diajak ke Hotel

Kronologi Aksi Mesum 3 Remaja Pekalongan di Kandang Ayam, Digrebek Warga Videonya Viral

Viral, Diduga Frustasi Wanita Ini Ingin Sebarkan Covid-19 di Semarang, Polisi: Sudah Kami Evakuasi

Gugatan dilayangkan Bambang ke PTUN terkait Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Piutang Negara.

Utang Bambang kepada negara sebenarnya merupakan piutang yang dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Kementerian Keuangan.

Utang Bambang Trihatmodjo tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997.

Bambang Trihatmodjo saat itu merupakan ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara gelaran olahraga antar-negara ASEAN di Jakarta.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menjelaskan, saat itu rupanya konsorsium swasta kekurangan dana sehingga harus ditalangi oleh pemerintah.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved