Berita Nasional

KPK Soroti Kerentanan Korupsi di Bank Pembangunan Daerah, Ini Kata Dirut Bank Jateng Supriyatno

KPK Soroti Korupsi di Bank Pembangunan Daerah, Ini Kata Dirut Bank Jateng Supriyatno

Istimewa/net
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bank pembangunan daerah rentan terjebak dalam tindak pidana korupsi, termasuk berkait dengan gelaran Pilkada. 

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - KPK menyebut bank pembangunan daerah rentan terjebak dalam tindak pidana korupsi, termasuk berkait dengan gelaran Pilkada.

Dirut Bank Jateng, Supriyatno, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asbanda, memberikan tanggapan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, pegawai dan korporasi bank pembangunan daerah (BPD) rentan menjadi subyek tindak pidana korupsi.

Partai Ummat Kendaraan Baru Amien Rais, Bukan PAN Reformasi, Pengamat: Tidak Siap, Tak Konsisten

Perseteruan Kasat Sabhara vs Kapolres Blitar, Mabes Polri Kirim Paminal, Brigjen Awi: Diklarifikasi

Pesawat Garuda Indonesia Bermasker, akan Terbang Perdana ke Medan, Berikut Fakta-faktanya

Bupati Semarang Mundjirin dan Anak Dipecat dari PDI-P, Langgar Perintah Partai, Dukung Paslon Lain

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ada banyak sumber dana yang dapat dikorupsi di BPD seperti asuransi, kredit fiktif, hingga dana alokasi khusus.

"Sumber dana korupsi di BPD di antaranya adalah asuransi, baik kredit maupun cash in transit, kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus tidak ditempatkan di bank lain," kata Alex dalam siaran pers, Jumat (2/10/2020).

Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat koordinasi dengan 27 BPD dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang diselenggarakan secara daring, Kamis (1/10/2020).

Alex juga membeberkan sejumlah modus korupsi di BPD antara lain terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, dan mark up.

Selain itu, ada juga praktik arisan proyek dan pemufakatan jahat dengan rekanan, suap dalam penganggaraan, dan gratifikasi.

Alex mengatakan, modus-modus korupsi tersebut juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD.

Kerawanan Pilkada

Alex juga mengingatkan potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD di tengah masa Pilkada saat ini.

"Tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD sebagai pemegang saham, tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan," ujar Alex.

Oleh karena itu, Alex menegaskan pentingnya integritas pegawai BPD.

Sebab, ia menyebut seringkali ada gratifikasi dari debitur kepada pegawai dalam pemberian kredit.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved