Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Salahgunakan Bantuan Beras Covid-19, Calon Bupati Petahana Ini Didiskualifikasi KPU

Salahgunakan Bantuan Beras Covid-19, Calon Bupati Petahana Ogan Ilir Didiskualifikasi KPU. Rekomendasi Bawaslu

Tribunnews.com
Ilustrasi Pilkada 2020 - KPU Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, mendiskualifikasi calon bupati petahana Ilyas Panji Alam, karena dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi saat pembagian bantuan sosial --berupa beras-- untuk masyarakat terdampak Covid-19. 

TRIBUNPANTURA.COM - Dinilai terbukti menyalahgunakan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk keuntungan pribadi, calon petahana Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pendiskualifikasian calon petahana yang berpasangan dengan Endang (Ilyas-Endang) itu merupakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Tim Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, nomor urut 1 Panca Wijaya Mawardi-Ardani, menggelar jumpa pers menanggapi kesimpangsiuran berita pasca-keluarnya keputusan diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana Ilyas-Endang oleh KPU Ogan Ilir pada Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Update Virus Corona Kabupaten Tegal Jumat 16 Oktober 2020, Muncul Klaster Puskesmas

Baca juga: Update Virus Corona Kabupaten Tegal Jumat 16 Oktober 2020, Muncul Klaster Puskesmas

Baca juga: Belasan Rumah Warga di Jabungan Semarang Rusak Disapu Puting Beliung

Baca juga: Klaster Ponpes di Banyumas Bertamabah, 76 Santri Positif Covid-19

Ketua Tim Advokasi pasangan Panca-Ardani Dhabi KGumayra mengatakan, Tim Advokasi Panca-Ardani merasa perlu meluruskan sejumlah hal berkaitan telah keluarnya keputusan diskualifikasi tersebut.

Menurut Dhabi, keputusan KPU Ogan Ilir untuk mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan aturan.

Alasannya, pasangan petahana itu sudah melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut.

"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Dari hasil investigasi mereka, ada dua temuan pokok yang mereka laporkan ke Bawaslu Ogan Ilir dan menjadi dasar keluarnya rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan keputusan diskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir.

Salah Gunakan Bantuan Sosial Covid-19

Temuan pelanggaran tersebut adalah penggunaan program tanggap darurat bencana Covid-19 untuk menyosialisasikan pencalonannya.

Halaman
1234
Editor: yayan isro roziki
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved