Breaking News:

Bisnis dan Keuangan

Seluruh Kepala Daerah di Jateng Tolak Patuhi SE Menaker, Ini Rincian UMK 2021 di 35 Kabupaten/Kota

Seluruh Kepala Daerah di Jateng Tolak Patuhi SE Menaker, Ini Rincian UMK 2021 di 35 Kabupaten/Kota Jateng yang Semuanya Naik

Istimewa
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (kedua kiri) tengah berdiskusi dengan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di rumah dinas Puri Gedeh, Senin (16/11/2020) malam. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Seluruh kepala daerah (Kada) di Jawa Tengah (Jateng) menolak mematuhi surat edaran (SE) menteri tenaga kerja (Menaker) Ida Fauziyah, terkait tak adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maupun upah minimum provinsi (UMP) pada 2021.

Diketahui, Upah Minimum Kabupaten/Kota di 35 daerah di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Hari ini merupakan batas waktu penetapan UMK.

Baca juga: Kabar Baik! Ganjar Naikkan UMP Jateng 3,27 Persen, Tak Ikuti SE Menaker untuk Tak Naikkan Upah 2021

Baca juga: Tingkat Okupansi Hotel Hanya 39 Persen, Sementara UMK Naik 3 Persen, Ini Sikap PHRI Kota Tegal

Baca juga: Info.gtk.kemdikbud.go.id, Cek BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta, Bila Kesulitan Coba Lakukan Ini

Baca juga: Belum Terima Pencairan Subsidi Gaji Termin Dua? Begini Penjelasan Menaker soal BLT Pekerja

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengumumkan besaran UMK seusai mengunjungi posko pengungsian di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Magelang, Sabtu (21/11/2020).

Ia mengatakan, kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen.

“Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh."

"Serta kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Kenaikan upah minimum ini tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 November Nomor 561/61 Thaun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Menurutnya, kepala daerah dalam mengajukan rekomendasi terkait upah minimum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021, sesuai dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan.

Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan ini mulai 1 Januari 2021.

Ganjar menyampaikan, Upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

"Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," tegasnya.

Berikut adalah daftar upah minimum 35 kota/kabupaten sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/62 Tahun 2020 :

  1. Kota Semarang Rp 2.810.025
  2. Kabupaten Demak Rp 2.511.526
  3. Kabupaten Kendal  Rp 2.335.735
  4. Kabupaten Semarang Rp 2.302.797,59
  5. Kota Salatiga Rp 2.101.457,14
  6. Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000
  7. Kabupaten Blora Rp 1.894.000
  8. Kabupaten Kudus Rp 2.290.995,33
  9. Kabupaten Jepara Rp 2.107.000
  10. Kabupaten Pati Rp 1.953.000
  11. Kabupaten Rembang Rp 1.861.000
  12. Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000
  13. Kota Surakarta Rp 2.013.810
  14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.986.450
  15. Kabupaten Sragen Rp 1.829.500
  16. Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040
  17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000
  18. Kabupaten Klaten Rp 2.011.514,91
  19. Kota Magelang Rp 1.914.000
  20. Kabupaten Magelang Rp 2.075.000
  21. Kabupaten Purworejo Rp 1.905.400
  22. Kabupaten Temanggung Rp 1.885.000
  23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000
  24. Kabupaten Kebumen Rp 1.895.000
  25. Kabupaten Banyumas Rp 1.970.000
  26. Kabupaten Cilacap Rp 2.228.904
  27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.805.000
  28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.988.000
  29. Kabupaten Batang Rp 2.129.117
  30. Kota Pekalongan Rp 2.139.754
  31. Kabupaten Pekalongan Rp 2.084.155,14
  32. Kabupaten Pemalang Rp 1.926.000
  33. Kota Tegal Rp 1.982.750
  34. Kabupaten Tegal Rp 1.958.000
  35. Kabupaten Brebes Rp 1.866.722,90. (mam)

     

Baca juga: Spanduk Bergambar Rizieq Shihab Diturunkan Tim Gabungan Kota Pekalongan, Dandim Angkat Bicara

Baca juga: Kapolda Jateng, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar: 3 Sosok Ini Ramaikan Bursa Calon Kapolri

Baca juga: KPU Kabupaten Pekalongan Gelar Simulasi Pencoblosan, Putnawati: Biar Masyarakat Tahu Tata Caranya

Baca juga: Aliansi Warga Kota Solo: Kami Tak Anti Habaib, tapi Kami Menolak Kedatangan Rizieq Shihab

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: yayan isro roziki
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved