Breaking News:

Berita Regional

Tiga Perwira Polisi Dijerat Pasal Berlapis, Terima 'Uang Pelicin' Seleksi Calon Bintara Polri

Tiga Perwira Polisi Dijerat Pasal Berlapis, Terima 'Uang Pelicin' Seleksi Calon Bintara Polri

KOMPAS/DIDIE SW
Ilustrasi oknum perwira polisi nakal. 

Tiga perwira menengah (pamen) Polisi dijerat pasal berlapis dalam persidangan, lantaran didakwa menerima suap calon bintara Polri. Dua di antara pamen Polri tersebut telah divonis bersalah.

TRIBUNPANTURA.COM, PALEMBANG - Terdakwa kasus penerimaan suap untuk masuk bintara Polri di Polda Sumatera Selatan tahun angkatan (TA) 2016 yang menjerat AKBP Edy Kurnia menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang.

Dalam agenda sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat AKBP Edy dengan pasal berlapis.

Yakni Pasal 22 undang-undang RI No 21 Tahun 1999 jo Undang-undang RI nomor 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) ayat (1) undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Baca juga: Cerita Pilu PSK di Bali Diperas Oknum Polisi, Diminta Setor Bulanan dan Jatah Hubungan Intim

Baca juga: 95 KK di Desa Bodas Siap Direlokasi, Asal 2 Syarat Ini Dipenuhi, Begini Kata Bupati Pekalongan

Baca juga: Segini Biaya Rapid Test Antigen di Kabupaten Tegal, Satgas Covid-19: Rp250 ribu - Rp400 ribu

Baca juga: 300 Personel TNI-Polri Siap Amankan Malam Natal dan Tahun Baru di Kota Tegal

Dalam dakwaan tersebut, AKBP Edy saat itu bertugas sebagai Ketua Tim Psikologi Panitia Seleksi Penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu Polri Tahun Angkatan (TA) 2016.

Ketika seleksi berlangsung, AKBP Edy diketahui bekerja sama dengan dua terdakwa lainnya yakni AKBP Syaiful Yahya dan Kombes Pol Soesilo Pradoto yang masing-masing telah divonis bersalah, menerima uang pelicin agar para peserta dapat lolos seleksi.

Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap dari AKBP Syaiful Yahya sebesar Rp2 miliar.

Kemudian dari AKBP Deni Dharmapala sebesar Rp 543 juta yang tersimpan dalam rekening buku tabungan. 

"Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota Polri yang menjabat Kabag Psikologi ROSDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," kata JPU Kejari Palembang, Dian Febriani SH dalam sidang virtual, Senin (21/12/2020).

Usai membacakan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Abu Hanifah menutup sidang dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved