Pakar Politik UGM Nilai Aksi Blusukan Mensos Risma Temui Gelandangan Tak Tepat: Urusan Level Bawah

Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Risma menemui sejumlah tuna wisma atau gelandangan dinilai pakar politik pemerintahan UGM, Mas'udi tidaklah tepat. Menurut Mas'udi, mengurusi gelandangan itu urusan pemerintah level bawah, sebab tuna wisma bukan ada di Jakarta saja.

TRIBUNPANTURA.COM - Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini ke sejumlah titik di Jakarta mendapat sorotan publik, salah satunya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pakar Politik Pemerintahan UGM, Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan Mensos Risma bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri. 

"Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat," ungkap dia melansir laman UGM, Minggu (10/1/2021).

Baca juga: Mensos Blusukan, Hashtag Risma Ratu Drama Trending, Begini Tanggapan Biro Humas

Baca juga: Perempuan Ini Diteriaki Berhenti, kemudian Dipukul Kayu Satpol PP saat Razia Masker

Baca juga: KRI Rigel Tangkap Sinyal Sriwijaya Air SJ 182, Panglima TNI Kirim Kopaska untuk Cari Badan Pesawat

Baca juga: Kapten TNI AD dan 10 Orang Tewas Tertimbun Longsor di Sumedang, 8 Korban Lain dalam Pencarian

Dia menyampaikan, persoalan sosial di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan.

Seharusnya, kata dia, mengurusi tunawisma, gelandangan, dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sudah menjadi tugas pemerintah level bawah.

"Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tunawisma dan lainnya itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi," ungkap dia.

Sementara tugas Mensos, lanjut dia, memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial, agar bisa dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Wawan menegaskan, aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan, karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Wali Kota Surabaya.

Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan secara langsung dalam menangani persoalan di Surabaya.

"Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh, tapi harus jelas tujuannya."

"Seperti memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak," jelas Wawan.

Masalah tunawisma bukan hanya di Jakarta

Wawan mengaku, persoalan sosial terkait gelandangan dan tunawisma bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi setiap daerah di Indonesia.

Maka dari itu, bilang Wawan, jika aksi blusukan dijadikan pola kepemimpinan Risma, seharusnya bisa dilakukan di seluruh wilayah tanah air.

"Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah," sebutnya.