Berita Nasional

Pakar Politik UGM Nilai Aksi Blusukan Mensos Risma Temui Gelandangan Tak Tepat: Urusan Level Bawah

Tayang: Minggu, 10 Januari 2021 12:22 WIB

Editor: yayan isro roziki

lihat foto

Pakar Politik UGM Nilai Aksi Blusukan Mensos Risma Temui Gelandangan Tak Tepat: Urusan Level Bawah

Dokumentasi Humas Ditjen Rehabilitasi Kementerian Sosial

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) berbincang dengan salah satu pemulung di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Baca Selanjutnya:

PLN Salurkan Bantuan Pasang Listrik Gratis 2.821 Keluarga Prasejahtera Se-Indonesia

Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Risma menemui sejumlah tuna wisma atau gelandangan dinilai pakar politik pemerintahan UGM, Mas'udi tidaklah tepat. Menurut Mas'udi, mengurusi gelandangan itu urusan pemerintah level bawah, sebab tuna wisma bukan ada di Jakarta saja.

TRIBUNPANTURA.COM - Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini ke sejumlah titik di Jakarta mendapat sorotan publik, salah satunya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pakar Politik Pemerintahan UGM, Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan Mensos Risma bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri.

"Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat," ungkap dia melansir laman UGM, Minggu (10/1/2021).

Dia menyampaikan, persoalan sosial di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan.

Seharusnya, kata dia, mengurusi tunawisma, gelandangan, dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sudah menjadi tugas pemerintah level bawah.

"Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tunawisma dan lainnya itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi," ungkap dia.

Sementara tugas Mensos, lanjut dia, memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial, agar bisa dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Wawan menegaskan, aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan, karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Wali Kota Surabaya.

Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan secara langsung dalam menangani persoalan di Surabaya.

"Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh, tapi harus jelas tujuannya."

"Seperti memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak," jelas Wawan.

Masalah tunawisma bukan hanya di Jakarta

Wawan mengaku, persoalan sosial terkait gelandangan dan tunawisma bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi setiap daerah di Indonesia.

Maka dari itu, bilang Wawan, jika aksi blusukan dijadikan pola kepemimpinan Risma, seharusnya bisa dilakukan di seluruh wilayah tanah air.

"Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah," sebutnya.

Dari sisi lain, Wawan menyebutkan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat untuk daerah DKI Jakarta.

"Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah."

"Ini di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan," tegas Wawan.

Sejak hari pertama bertugas pada Senin (28/12/2020), Mensos Risma cukup sibuk blusukan ke sejumlah titik di DKI Jakarta.

Lokasi pertama yang didatangi Risma di sekitar kantor Kementerian Sosial, seperti jembatan Kali Ciliwung dan bagian bawah flyover Jalan Pramuka, Jakarta Pusat.

Belakangan ini, Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin (4/1/2021) lalu.

Sepanjang blusukan di berbagai tempat di Jakarta, Risma menemukan satu isu serupa, yakni pemulung hingga gelandangan tidak memiliki tempat tinggal atau rumah tak layak huni. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pakar UGM: Aksi Blusukan Mensos Risma Tidak Tepat