Kabupaten Ini Tak Punya Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, Bagaimana Roda Pemerintahan Berjalan?

TRIBUNPANTURA.COM, PALEMBANG - Situasi pelik dialami Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Betapa tidak, saat ini kabupaten tersebut tak mempunyai bupati, wakil bupati, maupun sekretaris daerah (Sekda).

Bupati Muara Enim ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kasus korupsi.

Setali tiga uang, wakil bupati yang kemudian menduduki jabatan bupati juga ditangkap komisi antirasuah dengan kasus serupa.

Baca juga: Pelantikan Pemenang Pilkada Serentak 2020 di Jateng Ditunda, Sekda Jadi Plh Kepala Daerah

Baca juga: Wabup Petahana Ini Nikmati Kemenangan Pilkada di Penjara KPK, Terlibat Korupsi Tanah Kuburan

Baca juga: Tak Hanya Rampas Harta, Pencuri Ini Rampok Kehormatan Wanita Korbannya, Meringis Ditembak Polisi

Baca juga: Hasil Liga Champion, Barcelona vs PSG: Messi dkk Hancur Lebur di Camp Nou, Mbappe Cetak Hattrick

Sementara, Sekda Kabupaten Muara Enim telah pensiun. Otomatis, tak ada kepemimpinan di kabupaten ini.

Lalu, bagaiama roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim berjalan?

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru angkat bicara terkait penahanan Bupati Muara Enim, Juarsah, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juarsah sebelumnya menjadi tersangka terkait kasus suap proyek pembangunan jalan pada 2019.

Menurut Herman, saat ini terjadi kekosongan pemimpin di Kabupaten Muara Enim akibat penahanan terhadap Juarsah.

Bupati sebelumnya Ahmad Yani sudah dicopot dari jabatannya karena terlibat dalam kasus suap proyek.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim telah pensiun.