Breaking News:

KLB Demokrat

Mahfud MD Angkat Bicara soal Konflik Demokrat: Zaman SBY Pemerintah Tak Larang Partai Gelar KLB

Mahfud MD Angkat Bicara soal Konflik Demokrat: Zaman SBY Pemerintah Tak Larang Partai Gelar KLB

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara soal konflik internal Partai Demokrat.

Menurut Mahfud, karena menjunjung independensi partai, pemerintah tak melarang partai untuk menggelar kongres luar biasa (KLB) atau muktamar luar biasa (MLB).

Bahkan, ini juga dilakukan pada pemerintahan Presiden Susiblo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Moeldoko Pimpin Demokrat Versi KLB, DPC Blora: Keliru, Itu Salah, Nanti akan Ditegur Gusti Allah

Baca juga: Saran Hensat: Kalau Memang Demokrat Solid, saatnya AHY Kumpulkan Jajaran DPD dan DPC se-Indonesia

Baca juga: Pengakuan Bambang Susilo Ihwal Kehadirannya dalam KLB Demokrat: Tak Ada Itu Iming-iming Uang

Baca juga: Rinto Ingin Tunjukkan DPD dan 35 DPC Partai Demokrat di Jateng Loyal ke SBY dan AHY

Menurut Mahfud, polemik internal Partai Demokrat dinilai akan menjadi masalah hukum jika Partai Demokrat (PD) versi KLB mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Diketahui, Demokrat versi KLB yang kontra dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapuk Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham."

"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Pun demikian pada pemerintah zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah tak pernah melarang partai menggelar KLB.

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan."

"Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Halaman
123
Editor: yayan isro roziki
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved