Berita Nasional

Tolak Impor Garam, Serikat Nelayan NU Kritik Pemerintah: Kuncinya di Petani, Bukan Importir Garam

Tolak Impor Garam, Serikat Nelayan NU Kritik Pemerintah: Kuncinya di Petani, Bukan Importir Garam

Istimewa
Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU). 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Pemerintah berencana membuat kebijakan membuka keran impor garam lebih besar untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

Kebijakan pemerintah ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU).

Badan Otonom Nahdlatul Ulama ini menilai kunci swasembada garam adalah pada para petani, bukan di pundak para importir garam.

Baca juga: Ketum Serikat Nelayan NU Sentil Gubernur Jabar soal Pelabuhan Karangsong: Kang Emil ke Mana?

Baca juga: Perajin Tahu-Tempe Keluhkan Bahan Baku Import, Bupati Batang Wihaji Singgung Swasembada Kedelai

Baca juga: P2N-PBNU dan Kemenpora Gelar Pelatihan Wirausaha bagi Santri di Jepara, Jadug: Potensinya Besar

Baca juga: Serikat Nelayan NU Gelar Kongres I di Lombok, Ini Agenda Utama yang Diusung Ketum Witjaksono

Oleh Karena itu, Serikat Nelayan NU meminta pemerintah mulai serius memperhatikan para petani garam. Bukan sebaliknya, memanjakan cukong pengimpor garam.

"Mewujudkan program kedaulatan pangan, bisa dimulai dengan tidak lagi mengimpor garam. Mari kita memperhatikan para petani garam."

"Petani yang bergerak pada sektor riil ini menjadi penopang utama pada situasi krisis, ketika ekonomi mulai tumbuh mengapa malah dilupakan?" kata Ketua Umum SNNU, Witjaksono, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/3/2021).

Dikatakan, ia telah banyak mendengar keluhan para petani garam terkait rencana mendatangkan garam dari luar negeri. Bahkan, kata dia, nasib petani garam saat ini berada pada titik nadir.

Misalnya, petani di Jawa Barat mengeluhkan bahwa harga garam di petani mencapai titik yang sangat memprihatinkan yakni Rp 100 perkilogram (kg).

Ilustrasi petani garam.
Ilustrasi petani garam. (KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMAN)

"Dapat penghasilan dari mana lagi petani kita ini, jika harus terus memupuk kerugian. Dan ini terjadi di banyak wilayah di Indonesia, tak hanya di Jabar," tukasnya.

Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang terus melakukan impor bahan masakan yang memiliki rasa asin ini. Di sisi lain, kondisi petani garam yang dibiarkan hingga memprihatinkan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved