Organda di Banyumas Meradang karena Mudik Dilarang, Ini Kata Bupati

TRIBUNPANTURA.COM, PURWOKERTO - Moment menyantap opor ayam dan ketupat lebaran bersama keluarga tercinta sepertinya sulit terwujud, bagi mereka yang merantau di luar kota. 

Hal itu karena pemerintah pusat secara resmi melarang mudik lebaran 2021. 

Salah satu yang sangat kecewa bukan hanya para perantau dari luar kota saja, tetapi pemilik jasa angkutan yang meradang. 

"Kecewa lah, tahun lalu bilangnya tidak ada mudik, tapi istilahnya diganti pulang kampung. 

Masa mau seperti dulu lagi. 

Nyatanya mereka tetap pada balik atau pulang kampung," ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banyumas," Sugiyanto kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (27/3/2021). 

Menurutnya angkutan umum sudah mati kutu di tengah pandemi ini.

Karena kebanyakan dari mereka para pemudik juga memilih menggunakan kendaraan pribadi. 

Padahal sebenarnya rata-rata organda meraih untung yang lumayan banyak saat momen lebaran.

Para pekerja jasa angkutan menyebutnya sebagai masa panen, karena banyak pekerja baik buruh atau karyawan yang pulang saat lebaran tiba. 

Menurut Sugiyanto misalkan tidak dilarang mudik pun, sebetulnya organda sudah kalah, dengan berbagai kebijakan mudik gratis. 

Contohnya para pemudik diberikan fasilitas bus gratis dari perusahaan mereka bekerja sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan umum. 

"Itu yang membunuh para pengusaha angkutan, meskipun itu memang membantu masyarakat. 

Sedangkan kita berharap dapat untung malah jadi gak dapat apa-apa, intinya sebelum atau sesudah ada pandemi kita susah.

Ditambah ada corona tambah susah lagi," jelasnya. 

Menurutnya hal ini dirasakan oleh semua pengusaha, bukan hanya di Banyumas saja tapi di seluruh daerah lain. 

Bahkan ia mengungkapkan harga taxi yang awalnya bisa laku terjual Rp 300 juta, sekarang Rp 30 juta tidak ada yang mau beli.

Dengan adanya keputusan pelarangan mudik, ia dan anggota lain hanya bisa menunggu kebijakan pemerintah saja. 

Pengusaha jasa angkutan hanya diam dan menunggu aturan yang meringankan dan ikuti kebijakan saja. 

Namun, dia menerangkan bahwa tidak menutup mata banyak pengusaha yang mati dan beralih profesi. 

Dia mengaku harapan akan kembali normal memang sangat sulit dan semoga ada keringan kebijakan agar jasa angkutan dapat tetap hidup. 

Menanggapi pelarangan mudik, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, sampai saat ini belum terima surat resminya soal kebijakan tersebut. 

Jika sudah ada surat edaran resmi ia katakan, siap jalankan aturan itu.

"Minggu depan di rapatkan," terangnya. 

Sementara itu, Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan jika surat resmi belum ada. 

Setelah itu kebijakan yang akan dikeluarkan, akan dirapatkan dengan jajaran Forkompinda terlebih dahulu.

"Kita tunggu surat resmi dari pusat. 

Jika sudah ada, kita terjemahkan disini," katanya. 

Apabila sudah ada surat resmi soal kebijakan tersebut ia katakan itu bukanlah hal baru, karena tahun lalu juga untuk mudik agar tidak dilakukan. 

"Kita menyesuaikan seperti tahun lalu.

Dimungkinkan posko perbatasan diaktifkan kembali," ungkapnya. (Tribunbanyumas/jti)