Breaking News:

Berita Slawi

Mulai Senin Besok Pelanggar Protokol Kesehatan di Tegal Akan Disanksi Denda Rp 100 Ribu

Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal masih terus meningkat, bahkan sesuai data dari Dinas Kesehatan penambahan kasus pasca libur lebaran nai

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/DESTA LEILA KARTIKA
Suasana di area Car Free Day (CFD) di alun-alun Hanggawana Slawi Kabupaten Tegal, Minggu (6/6/2021). 

Penulis: Desta Leila Kartika

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal masih terus meningkat, bahkan sesuai data dari Dinas Kesehatan penambahan kasus pasca libur lebaran naik dua kali lipat.

Sehingga berdasar pada jumlah kasus yang terus meningkat dan sesuai hasil rakor Forkompinda, dua minggu kedepan atau tepatnya mulai Senin (7/6/2021) besok penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Tegal semakin diperketat.

Baik sanksi personal (sanksi sosial), kelembagaan (pelaku usaha), dan finansial (denda) yang dinaikkan.

"Dalam rakor kemarin, ada inisiatif perubahan Perub no 62 tahun 2020 yang mengatur sanksi pelanngar prokes. Jika sebelumnya denda Rp 10 ribu per orang, mulai Senin (7/6/2021) besok denda dinaikkan menjadi Rp 100 ribu per orang. Namun untuk aturan denda baru tersebut, apakah masih dalam Perbup yang sama namun direvisi atau ada nomor baru belum keluar karena masih dalam proses," ungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Suharinto, pada Tribunjateng.com, Minggu (6/6/2021).

Selain denda Rp 100 ribu per orang, menurut Suharinto, bagi masyarakat yang melanggar prokes dan tidak memiliki uang, maka akan dilakukan pendataan, KTP disita, dan bisa diambil di kantor Satpol PP Kabupaten Tegal.

Penindakan Pelanggar Prokes, tidak hanya di area Alun-alun Hanggawana Slawi saja, tapi titik keramaian yang ada di wilayah Kabupaten Tegal lainnya.

Seperti Cafe, restoran, tempat makan, dan lokasi lainnya yang beresiko menimbulkan kerumunan.

Penindakan tersebut tentu dengan melaksanakan giat operasi yustisi oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinkes, Dishub, Kejaksaan, BPBD, dan lain-lain.

"Untuk lembaga yang masih melanggar tidak lagi peringatan secara lisan, tapi langsung penindakan tertulis. Jika sudah dua kali kami ingatkan secara tertulis, sudah denda, dan masih melanggar, maka tidak segan-segan kami tutup sementara kurang lebih selama tiga hari sampai seminggu. Jika setelahnya masih melanggar lagi maka akan kami tutup dan cabut izin usahanya," tegas Suharinto.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved