Breaking News:

Berita Batang

Pemkab Batang Akan Revisi Perda RTRW Larangan Penggunaan Air Bawah Tanah

Puluhan industri di Kecamatan Banyuputih mengeluhkan tidak bisa memenuhi kebutuhan air baku. 

Penulis: dina indriani | Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/DINA INDRIANI
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, Handy Hakim saat ditemui di kantornya, Senin (7/6/2021) 

Penulis : Dina Indriani

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Puluhan industri di Kecamatan Banyuputih mengeluhkan tidak bisa memenuhi kebutuhan air baku. 

Hal itu dikarenakan layanan Perusahaan Air Minum Daerah (Pudam) Sendang Kamulyan yang belum masuk kawasan industri tersebut.

Selain itu juga terdapat pasal pelarangan penggunaan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk kawasan industri dan di kawasan peruntukan industri yang tertuang dalam Perda No.13 Th 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Th 2019-2039 pasal 128 i.

Pemkab Batang pun berencana akan merevisi perda tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, Handy Hakim.

Handy Hakim menjelaskan, sebelumnya dalam penyusunan dan kajian Perda RTRW Pemkab Batang menggandeng pihak ketiga yang melibatkan dari Akademisi. 

Dia juga mengakui dalam pasal 128 i ada yang terlewatkan, sehingga DLH mengusulkan perubahan pasal tersebut. 

"Oleh karena itu, kami bersama Bapelitbang, DPUPR sudah berupaya mervisi Pasal 128 i, sehingga bunyinya bukan dilarang tetapi dilaksanakan secara bersyarat dan terbatas," tuturnya saay ditemui di kantornya, Senin (7/6/2021).

Adapun yang dimaksud bersyarat adalah  industri yang masuk dalam cekungan air tanah (CAT) dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved