Breaking News:

Berita Slawi

Covid-19 Melonjak 60 Kasus per Hari, Pemkab Tegal Perberat Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal dan bertambahnya klaster besar di sejumlah desa, membuat Wakil Bupati Tegal Sabililah Ardie

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/DESTA LEILA KARTIKA
Apel Gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19 yang diikuti seluruh unsur forkopimda, berlokasi di halaman Pemkab Tegal, Rabu (9/6/2021). 

Penulis: Desta Leila Kartika. 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI – Melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal dan bertambahnya klaster besar di sejumlah desa, membuat Wakil Bupati Tegal Sabililah Ardie selaku Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal gerah. 

Ia pun berinisiatif memperberat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dengan mengubah Peraturan Bupati (Perbup) Tegal Nomor 62 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal.

Menaikkan nilai denda sebagai sanksi administrasi individu pelanggar protokol kesehatan sampai dengan Rp 100 ribu. 

Ardie mengungkapkan, dirinya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Tegal akan merevisi sanksi denda pelanggar protokol kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tegal Nomor 62 Tahun 2020, dari yang semula maksimal Rp 10 ribu menjadi maksimal Rp 100 ribu.

Kenaikan besaran sanksi denda administrasi juga diberlakukan pada badan usaha, baik usaha mikro, usaha kecil atau menengah maupun usaha besar. 

Adapun usulannya, untuk usaha mikro dikenakan sanksi denda minimal Rp 50 ribu sampai dengan Rp 200 ribu, usaha kecil atau menengah mulai dari Rp 200 ribu sampai dengan Rp 1 juta, dan usaha skala besar dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 5 juta.

“Usaha mikro itu seperti kaki lima, usaha kecil dan menengah itu mereka yang sudah memiliki toko atau warung, dan usaha besar meliputi minimarket atau supermarket,” jelas Ardie, pada Tribunjateng.com, Rabu (9/6/2021). 

Ardie menuturkan, setelah Perbup no 42 tahun 2021 resmi diberlakukan, maka bisa digunakan sebagai payung hukum Satgas penegak protokol kesehatan ketika melakukan operasi yustisi. 

Sehingga jika ditemukan warga yang protes atau mempertanyakan kejelasan aturannya, bisa megacu pada Perbup no 42 tahun 2021. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved