Berita Kendal

DPRD Kendal Sahkan Tiga Raperda, di Antaranya Tentang Kepemudaan dan Pondok Pesantren

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal mengesahkan 3 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Penulis: Saiful Masum | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/SAIFUL MA'SUM
Rapat Paripurna DPRD tentang pengesahan 3 Raperda pada, Rabu (9/6/2021). 

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNPANTURA.COM, KENDAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal mengesahkan 3 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal pada, Rabu (9/6/2021). 

Meliputi Perda tentang Kepemudaan, Pondok Pesantren, dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Kabupaten Kendal.

Ketiganya sudah melalui pembahasan oleh Panitia Khusus 2 dan 3 DPRD dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, pengesahan 3 Raperda menjadi Perda ini jadi bagian inisiatif DPRD Kabupaten Kendal dan semangat yang diusung dewan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. 

Ia berharap, Perda ini dapat menjadi acuan bersama agar Pemerintah Kendal lebih bisa hadir dalam membantu kemajuan masyarakat dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung. 

"Dengan 3 Perda ini, diharapkan ke depan Pemerintah Kendal agar lebih bisa hadir agar keinginan-keinginan masyarakat tentang kemajuan Kendal ke depan bisa terwujud," terangnya usai rapat paripurna.

Makmun mencontohkan, Perda Pondok Pesantren nantinya bisa menjadi payung hukum diperlukannya kehadiran pemerintah agar ikut serta mengembangkan dan memajukan pesantren yang ada di Kendal.

Sementara Perda Kepemudaan, menjadi satu sentuhan agar pemerintah bisa memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap pemuda Kendal. Sehingga Perda ini menjadi payung hukum sebagai dasar akan kehadiran Pemerintah Kabupaten Kendal.

"Mekanisme pembahasan Raperda susah melalui pembahasan yang mendalam di 2 panitia khusus (pansus), juga sudah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jateng," ujarnya.

Sementara itu, satu Raperda lain tentang hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD tidak dapat disetujui menjadi Perda. Akan tetapi, ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bupati Kendal nantinya. 

Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki menyampaikan, dengan disahkannya 3 Raperda dari 4 Raperda yang sudah dibahas tim pansus akan ditindak lanjuti dengan Perbup. 

Ia berharap, 3 Perda yang sudah disahkan menjadi salah satu acuan dalam membangun Kendal lebih maju lagi.

"Kami dari pemerintah daerah berterimakasih kepada tim panitia khusus dan semua pihak yang terlibat atas disahkannya 3 Raperda ini. Semoga pembangunan Kendal ke depan bisa lebih maju lagi," tuturnya. (Sam)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved