Breaking News:

Berita Pekalongan

Ini Daftar Catatan Khusus Semua Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan pada Raperda PJP APBD 2020

DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Tahun Anggaran 2020 di ruang

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/INDRA DWI PURNOMO
DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Tahun Anggaran 2020 di ruang sidang DPRD setempat. 

Penulis : Indra Dwi Purnomo

TRIBUNPANTURA.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Tahun Anggaran 2020 di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (9/6/2021).

Kegiatan tersebut guna menindaklanjuti apa yang disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi pada saat sidang paripurna sebelumnya yakni Jumat (4/6/2021).

Dalam rapat tersebut, semua fraksi yang ada di legislatif Kota Santri memberikan catatan khusus mengenai Raperda PJP APBD Tahun 2020 yang disampaikan bupati.

Walaupun sebelumnya, mereka memberikan apresiasi terhadap capaian Kabupaten Pekalongan tentang hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti disampaikan fraksi PDIP opini WTP memberikan kepuasan bagi Pemkab Pekalongan, namun tidak cukup berhenti di situ.

Substansi dari pengelolaan APBD harus berbanding lurus dalam mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga tujuan dari APBD tercapai dan kesejahteraan masyarakan pun akan meningkat.

Catatan dari Fraksi PDIP di antaranya, pada tahun 2020 yang merendam pemukiman selama dua minggu lebih dan mengakibatkan sebanyak 6.619 jiwa terdampak musibah serta menghentikan aktivitas perekonomian dan pendidikan.

"Ini menunjukkan ketidakseriusan Pemkab Pekalongan dalam melakukan menanggulangi rob. Padahal banjir rob sudah dirasakan lama oleh masyarakat di empat kecamatan yang ada di pantai utara," kata Endang perwakilan dari fraksi PDIP Kabupaten Pekalongan.

Kemudian, catatan lainnya yaitu masih lemahnya penanggulangan Covid-19 seperti pengadaan bantuan sosial, penyediaan sarpras seperti tempat isolasi mandiri, dan lainnya. Padahal sebelumnya telah dilakukan refocusing anggaran agar bencana Covid-19 19 terkendali dan masyarakat selamat sehingga perekonomian terjaga.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved