Breaking News:

Berita Slawi

Perbup Tegal Mulai Diberlakukan Hari Ini, Berikut Ini Daftar Fasilitas Umum yang Ditutup Sementara

Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal bahkan sampai masuk zona merah, membuat Pemkab Tegal berupaya semaksimal mungkin untuk bisa

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/DESTA LEILA KARTIKA
Apel Gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19 yang diikuti seluruh unsur forkopimda, berlokasi di halaman Pemkab Tegal, Rabu (9/6/2021). 

Penulis: Desta Leila Kartika

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal bahkan sampai masuk zona merah, membuat Pemkab Tegal berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menekan penyebaran, salah satu caranya membuat Peraturan Bupati (Perbup) no 42 tahun 2021 dan Surat Edaran no 443.5/B.848 tahun 2021.

Selain memberlakukan dua aturan tersebut, Pemkab Tegal pada Rabu (9/6/2021) kemarin juga mencanangkan gerakan Kabupaten Bangkit Melawan Covid-19.

Melalui gerakan Kabupaten Tegal Bangkit, Pemkab Tegal bersama Forkompinda dan unsur lainnya memberlakukan beberapa hal, seperti menutup sementara objek wisata, fasilitas umum, pelaksanaan operasi yustisi secara masif, pengawasan prokes dan jam operasional, penghentian sementara pelaksanaan hajatan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan lain-lain.

"Surat edaran Bupati tentang gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19 berlaku mulai Kamis (10/6/2021) sampai tanggal 23 Juni mendatang. Sehingga saya berharap masyarakat bisa mematuhi karena ini juga demi kebaikan bersama," kata Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, Kamis (10/6/2021).

Pemkab Tegal pun berinisiatif memperberat sanksi bagi pelanggar prokes yaitu dengan menaikkan nilai denda sebagai sanksi administrasi individu sampai Rp 100 ribu.

Ardie mengungkapkan, dirinya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Tegal akan merevisi sanksi denda pelanggar protokol kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tegal Nomor 62 Tahun 2020, dari yang semula maksimal Rp 10 ribu menjadi maksimal Rp 100 ribu.

Kenaikan besaran sanksi denda administrasi juga diberlakukan pada badan usaha, baik usaha mikro, usaha kecil atau menengah maupun usaha besar. 

Adapun usulannya, untuk usaha mikro dikenakan sanksi denda minimal Rp 50 ribu sampai dengan Rp 200 ribu, usaha kecil atau menengah mulai dari Rp 200 ribu sampai dengan Rp 1 juta, dan usaha skala besar dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 5 juta.

Usaha mikro itu seperti kaki lima, usaha kecil dan menengah yang sudah memiliki toko atau warung, dan usaha besar meliputi minimarket atau supermarket.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved