Breaking News:

Berita Nasional

Gugatan Ihwal Pegawai KPK Tak Lolos TWK, MAKI Dapat Surat Panggilan Sidang di MK

Gugatan Ihwal Pegawai KPK Tak Lolos TWK, MAKI Dapat Surat Panggilan Sidang di MK

Editor: yayan isro roziki
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Pekerja menyiram rumput di halaman Mahkamah Konstitusi (MK). 

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Polemik pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus menggelinding.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan uji materi terhadap UU KPK 19/2019.

Kini, MAKI telah mendapat surat panggilan dari MK untuk sidang pendahuluan pada 21 Juni 2021 pukul 13.30 WIB perkara register nomor: 25/PUU-XIX/2021 terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih pegawai KPK menjadi ASN.

Pihak MAKI sangat gembira karena MK sangat cepat dalam melakukan prosesnya untuk melakukan sidang.

Saat ini MAKI sudah mempersiapkan saksi, diantaranya saksi ahli dan dokumen-dokumen terkait, untuk memperkuat permohonan agar tidak ada pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Di sisi lain, MAKI juga menyambut gembira Wadah Pegawai KPK yang tidak lolos TWK juga telah ikut mengajukan permohonan uji materi revisi Undang Undang KPK Nomor 19 tahun 2019.

“Dengan majunya Pegawai KPK yang tidak lolos TWK maka akan sangat memperkuat Permohonan Uji Materi dikarenakan dirugikan secara langsung oleh TWK."

"Kami akan bersinergi dengan pegawai KPK tersebut untuk saling mendukung dengan tujuan dikabulkannya uji materi ini oleh MK,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Jum’at (11/6).

Pertimbangan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan KPK dikuatkan dalam amar putusan dengan cara menguji Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 ( UU Revisi KPK ).

Setelah mengajukan permohonan uji materi ke MK, langkah selanjutnya yang dilakukan MAKI yaitu dengan meminta kepada KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak melakukan upaya pemberhentian 51 Pegawai KPK sebelum ada putusan MK.

Lebih lanjut, MAKI juga meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sebagaimana sebelumnya.

“Semoga MK mengabulkan permohonan uji materi ini,” ujar MAKI. (*)

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved