Breaking News:

Berita Slawi

KPK Apresiasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Pemkab Tegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi pada kinerja Pemkab Tegal dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan maupun

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
IST
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, saat menandatangani Komitmen Bersama Kepala Daerah pada Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan di Kota Tegal, Selasa (15/6/2021) kemarin. 

Penulis: Desta Leila Kartika 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi pada kinerja Pemkab Tegal dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan maupun penyelamatan keuangan dan aset daerah. 

Dari delapan area intervensi yang dilakukan KPK pada semester II tahun 2020, Kabupaten Tegal mendapat nilai sementara 80,51 persen atau peringkat ke-12 se-Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Uding Jaharudin, pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Monitoring Control for Prevention (MCP) yang diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah, kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Tegal, dan pimpinan cabang Bank Jateng Slawi di Ruang Rapat Bupati, Senin (14/6/2021).

Uding berharap, capaian tersebut harus ditingkatkan sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal bisa kembali mendapat tambahan anggaran melalui Dana Intensif Daerah (DID).

“Perlu adanya komitmen dan dukungan seluruh jajaran. Kami harap ini benar-benar menjadi sistem kesadaran bersama dan tidak menyerahkan tanggung jawab kepada satu pihak. Sehingga mudah-mudahan, Kabupaten Tegal bisa mendapat DID kembali seperti tahun 2020 karena kenaikan MCP yang tinggi dari tahun sebelumnya,” ungkap Uding, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (16/6/2021). 

Uding menjelaskan, ada delapan aspek yang diintervensi KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Perbaikan pada delapan area intervensi tersebut terus dipantau pihaknya melalui MCP pada laman korsupgah.kpk.go.id yang juga bisa diakses melalui aplikasi jaga.id. 

“Dari delapan aspek tersebut di dalamnya mencakup 34 indikator dan 70 sub indikator. Dan masing-masing memiliki nilai,” katanya.

Uding menambahkan, dengan hadirnya MCP pada aplikasi jaga.id, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved