Breaking News:

Berita Pekalongan

Wakil Bupati Sebut Belum Ada Sanksi Tegas untuk Pelanggar Darurat di Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum menerapkan sanksi tegas bagi warga yang nekad melanggar aturan PPKM darurat.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/INDRA DWI PURNOMO
Wakil Bupati Pekalongan Riswadi 

TRIBUNPANTURA.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum menerapkan sanksi tegas bagi warga yang nekad melanggar aturan PPKM darurat.

"Untuk sanksi tegas bagi warga yang melaggar saat ini belum ada dan perlu koordinasi dengan segala pihak," kata Wakil Bupati Pekalongan Riswadi kepada Tribunjateng.com, Jum'at (9/7/2021).

Riswadi menjelaskan, PPKM darurat itu sebenarnya tidak bisa ditawar dan ini hukumnya wajib.

Namun demikian, pihaknya akan melakukan pendekatan-pendekatan, secara persuasif, dan humanis terhadap para pelanggar PPKM darurat.

"Alhamdulillah dengan adanya penyekatan jalan diberbagai titik di beberapa ruas jalan Kabupaten Pekalongan, ini membuktikan bahwa di sekitar Jalan Podo Keduwngwuni ini kalau tiap malam hingga dini hari ramai sekali. Namun, sekarang adanya PPKM darurat di sekitar lapangan Gemek Kedungwuni sepi," jelasnya.

Sementara itu Kapolres Pekalongan AKBP Darno mengatakan, instrumen PPKM darurat rata-rata menggunakan Perda.

Namun, Kabupaten Pekalongan saat ini belum ada Perda, karena dulu masih berkaitan dengan pilkada dan sebagainya.

"Sehingga nanti kita akan tarik ke atas menjadi perbup atau nanti KUHP. Namun demikian, itu kan tentunya akan kita adakan rapat koordinasi untuk pelaksanaannya," katanya. (Dro)

Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved