Breaking News:

Berita Slawi

3.132 KK Dapat Bantuan Masing-masing 20 Kg dari Pemkab Tegal, Terdampak PPKM Darurat

3.132 KK Dapat Bantuan Masing-masing 20 Kg dari Pemkab Tegal, Terdampak PPKM Darurat. taol bantuan senilai Rp656,3 juta

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: yayan isro roziki
Tribunpantura.com/Desta Leila Kartika
Bupati Tegal Umi Azizah, saat menyerahkan bantuan beras premium 20 kilogram secara simbolis kepada perwakilan KPM berlokasi di Gudang Bulog Procot, Rabu (14/7/2021). 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Pemerintah Kabupaten Tegal berikan bantuan pangan berupa beras premium untuk 3.132 kepala keluarga (KK) atau keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tegal Umi Azizah, berlokasi di Gudang Bulog Procot, Rabu (14/7/2021). 

Adapun bantuan tersebut diberikan kepada pekerja dan pedagang kaki lima yang terkena dampak langsung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Termasuk pula, keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar Covid-19.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal Nurhayati mengatakan, masing-masing KPM menerima bantuan beras premium sebanyak 20 kilogram yang kemudian didistribusikan lewat pemerintah desa. 

“Bantuan beras kualitas premium ini akan diberikan kepada 1.983 pedagang kecil dan pekerja terdampak PPKM darurat, serta 1.149 KPM bagi keluarga yang sedang menjalankan isolasi mandiri yang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga jika di total jumlahnya ada 3.132 KPM," jelas Nurhayati, pada Tribunpantura.com

Menurutnya, bansos pangan beras senilai Rp656,3 juta ini bersumber dari alokasi belanja tidak terduga (BTT) APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021.

Kemudian Nurhayati juga menjelaskan, penerima bantuan sebelumnya sudah didata oleh instansi pembina seperti Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (DisdagkopUKM) untuk para pedagang kecil, dan Dinas Perhubungan untuk pekerja terdampak langsung PPKM darurat seperti juru parkir di zona penyekatan jalan.

“Untuk menentukan target penerima manfaat saat ini memang tidak bisa dilakukan pendaftaran secara suka rela dari desa ataupun warga, melainkan melibatkan dinas terkait karena waktu penetapan kebijakan PPKM darurat yang sangat singkat,” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjut Nurhayati, pendataan pedagang kecil dan juru parkir baik yang ada di wilayah terdampak langsung PPKM darurat maupun di objek wisata dilakukan lewat instansi pembinanya masing-masing. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved