Breaking News:

Berita Jateng

Pemkab Kudus Belum Ambil Sikap Terkait Usulan Menteri Luhut Buruh Bekerja 15 Hari dalam Sebulan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus belum mengambil sikap terkait usulan 15 hari kerja dalam sebulan bagi buruh untuk menekan mobilitas warga

Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/RAKA F PUJANGGA
Buruh rokok Djarum tengah bekerja di Brak Djarum Kaliputu, Kudus, beberapa waktu yang lalu. 

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus belum mengambil sikap terkait usulan 15 hari kerja dalam sebulan bagi buruh untuk menekan mobilitas warga.

Usulan itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan agar pelaku usaha mengubah jam kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil ‎dan Menengah (Disperinkop UKM) Kabupaten Kudus, Rini Kartika, mengaku belum mengambil sikap terkait usulan perubahan jam kerja menjadi 15 hari kerja tersebut.

"‎Kudus belum ambil sikap terhadap usulan perubahan jam kerja buruh," ujar dia, Kamis (15/7/2021).

Menurut Rini, pihaknya perlu melakukan kajian kepada para pelaku usaha dan serikat pekerja yang berdampak langsung.

"Perlu ada kajian dan pembahasan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia-red) serta SPSI (serikat pekerja seluruh indonesia-red)," ujar dia.

Dia berharap, pembatasan 15 hari kerja tidak diberlakukan di Kabupaten Kudus. Pasalnya Kudus merupakan kota industri.

"Semoga pembatasan 15‎ hari kerja tidak diberlakukan di Kudus," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah perusahaan sudah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan protokol kesehatan secara ketat.

"Sek‎tor industri sudah melaksanakan PPKM dan Prokes yang ketat," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved