Breaking News:

Berita Jateng

Kabupaten Jepara Masuk Kategori PPKM Level Tiga

Pemerintah telah memutuskan memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakatan (PPKM).  

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan | Editor: muh radlis
Kompas.com
Ilustrasi virus corona 

TRIBUNPANTURA.COM, JEPARA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakatan (PPKM).  

Masa perpanjangan ini berlaku sejak 21-25 Juli 2021. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jepara telah mengeluarkan surat edaran untuk mengatur pembatasan di wilayah Jepara.

”Sesuai Intruksi Mendagri, Kabupaten Jepara masuk level 3,” kata dia Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kamis, (22/7/2021).

Pria akrab disapa Andi ini menerangkan setelah ada keputusan perpanjangan itu, pihaknya langsung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443/2606 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Disease 2019 Kabupaten Jepara.

Dalam surat yang ditandangani Andi tertuang beberapa ketentuan, di antaranya perkantoran non esensial menerapkan 100 persen kerja dari rumah (work from home).

Untuk sektor karyawan perbankan, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan yang melayani pelanggan diharuskan menerapkan 50 persen wfh. Hal yang sama juga berlaku bagi karyawan pabrik di bagian produksi. 

Sementara itu untuk karyawan di bagian administrasi menerapkan 10 persen kerja dari rumah (work from home).

Sektor esensial di pemerintahan juga menerapkan 25 persen kerja daring (work from online). Begitu juga dengan kegiatan pembelajan di sekolahan diharuskan dilaksanakan secara daring.

Sementara itu untuk pasar swalayan, toko kelontong, supermarket beroperiasi diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 Wib dengan kapasitas 50 persen.

Warung makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan hanya diperbolehkan melayani pelanggan pesanan yang langsung dibawa pulang. Tidak boleh dimakan di tempat.

Tak hanya itu, pembatasan juga berlaku untuk fasilitas umum. Tempat tersebut ditutup selama penerapan PPKM. Begitu juga dengan kegiatan masyarakan di bidang sosial, budaya, dan olahraga yang menimbulkan masyarakan ditiadakan.

Resepsi pernikahan selama penerapan PPKM juga ditiadakan. (yun)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved