Breaking News:

Berita Jateng

Fraksi PKS DPRD Jateng Minta Pemprov Perhatikan Ekonomi Masyarakat Kelas Bawah

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Arifin Mustofa, meminta Pemprov Jawa Tengah untuk serius memperhatikan ekonomi masyarakat terutama

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muh radlis
IST
Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Arifin Mustofa. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Arifin Mustofa, meminta Pemprov Jawa Tengah untuk serius memperhatikan ekonomi masyarakat terutama ekonomi di kelas menengah ke bawah.

Hal itu merupakan respon terkait keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai dengan 9 Agustus mendatang.

Menurut Arifin Mustofa, tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah untuk melindungi rakyatnya, dan mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini adalah masalah kesehatan dengan upaya melindungi masyarakat dari Covid-19 dengan diberlakukannya PPKM.

Ia meyakini, pemerintah pusat telah memiliki pertimbangan yang matang dan kajian yang mendalam terkait keputusan memperpanjang PPKM yang berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Namun yang tak boleh diabaikan adalah dampak perpanjangan PPKM ini terhadap aktifitas ekonomi, terutama masyarakat di kalangan bawah," kata Arifin, dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya, jika tidak diperhatikan dengan serius, dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Itu karena secara alamiah, dalam pembatasan ini masyarakat pun tetap memerlukan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Arifin mengusulkan dua hal berkaitan dengan hal ini. Pertama adalah optimalisasi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Karena pembagian bantuan sosial kepada masyarakat masih belum merata sehingga  harus dioptimalkan lagi.

"Bantuan sosial harus dapat dioptimalkan terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, karena masih ada warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut," paparnya.

Kedua adalah optimalisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19. Dikatakannya, penyerapan anggaran tersebut di Jawa Tengah masih terbilang rendah.

"Gubernur harus serius dalam penanganan Covid-19 ini, salah satunya adalah dengan optimaliasi anggaran penanganan Covid-19. Dengan optimalisasi anggaran tersebut maka banyak masyarakat yang akan terbantu," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya perpanjangan PPKM pemerintah harus menjangkau lebih banyak orang untuk vaksinasi. Hal ini dapat dimasifkan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan ormas atau bahkan partai politik.

"Percepatan vaksin dapat dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga yang ada di Jawa Tengah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PKS sendiri siap membantu pemerintah untuk mensukseskan dan melancarkan program vaksinasi," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved