Berita Nasional

Di Kampus Unusia, Denni Ungkap KPK Sebut Kartu Prakerja ‘Best Practice’ Program Pemerintah

Di Kampus Unusia, Denni Purbasari Ungkap KPK Sebut Kartu Prakerja ‘Best Practice’ Program Pemerintah

Dok Penyelenggara Program Kartu Prakerja
Rektor Unusia Jakarta, Prof. Dr. Ir. H Maksum Machfoedz (kiri) dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari (kanan). 

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Program Kartu Prakerja jadi 'Best Practice’ program pemerintah saat ini.

Hal ini disampaikan Denni Purbasari saat menjadi pembicara pada Kuliah Umum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) bertema ‘Prakerja dan Tantangan Kerja di Masa Depan’, Sabtu (14/2021).

Dipaparkan Denni, penilaian tersebut disampaikan Firli Bahuri pada rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 5 Agustus 2021 lalu.

Menurut Firli, kata Denni, sistem Prakerja adalah ‘best practice’ yang bisa dijadikan contoh bagi program-program pemerintah lainnya.

Kata Firli, berdasar penuturan Denni, perubahan dan adaptasi digital yang dilakukan Kartu Prakerja terbukti bisa menjangkau begitu banyak daerah di Indonesia dengan meminimalisir persoalan dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya, Denni Purbasari memaparkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang memiliki 135 juta jumlah angkatan kerja dengan 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran kita, 91 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat, itu menekankan, dengan tuntutan profesi makin dinamis, terutama dengan meningkatkan keterampilan diri.

Untuk ini, pemerintah tak bisa sendiri dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, harus bergerak bersama masyarakat termasuk individu per individu.

“Sayangnya, baik perusahaan maupun pekerja kita cenderung tak peduli dengan skilling, upskilling, dan reskilling sebagai upaya peningkatan kualitas angkatan kerja,” ungkapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunpantura.com.

Dari sisi invididu, menyitir penelitian Bank Dunia, para pekerja menempatkan pelatihan peningkatan skill dalam peringkat paling buncit (10) pada prioritas pengeluaran pribadinya.

“Baik bagi pekerja dengan gaji skala upah minimum maupun yang jauh di atas itu, kebanyakan terlalu ‘pelit’ untuk menginvestasikan penambahan keterampilan bagi diri sendiri,” paparnya.

Begitu pula dari sisi manajemen. Perusahaan juga sedikit sekali menganggarkan dana untuk pelatihan bagi pengembangan karyawannya.

“Dari sisi perusahaan, budget pendidikan dan pelatihan untuk pekerja ada di prioritas ke-6 dari 10. Jadi, memang dari kedua belah pihak ada isu terkait rendahnya kemauan pengembangan diri sumber daya manusia,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Denni mengingatkan bahwa Kartu Prakerja bukanlah satu-satunya solusi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja di Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved