Breaking News:

Berita Slawi

Video Langgar Prokes Viral, Camat di Kabupaten Tegal Dimutasi, Sekda: Langkah Tegas Bupati

Video Langgar Prokes Viral, Camat di Kabupaten Tegal Dimutasi, Sekda: Langkah Tegas Bupati. camat langgar prokes dimutasi kabupaten tegal

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: yayan isro roziki
Tribunpantura.com/Desta Leila Kartika
Pengambilan sumpah/janji jabatan, beberapa pejabat administrator di lingkungan Pemkab Tegal berlokasi di Pendopo Amangkurat, Jumat (20/8/2021). Dalam pelantikan itu, terdapat sejumlah camat yang dimutasi karena kedapatan melanggar protokol kesehatan (prokes). Video pelanggaran prokes para camat itu viral di media sosial. 

Video pelanggaran prokesnya viral, sejumlah camat di Kabupaten Tegal dimutasi. Sekda Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono, menyebut ini bagian dari sanksi yang diambil secara tegas oleh Bupati.

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Sejumlah pejabat administrator di lingkungan Pemkab Tegal mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, berlokasi di Pendopo Amangkurat, Jumat (20/8/2021).

Setidaknya ada 31 pejabat yang melakukan pengambilan sumpah jabatan. 

Dari jumlah tersebut ada yang mengalami mutasi (pergantian jabatan) ada juga yang mengalami rotasi (masih di jabatan yang sama namun pindah lokasi).

Ditemui setelah kegiatan pelantikan, Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono tak menampik jika mutasi dan rotasi ini berkaitan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan sejumlah camat beberapa waktu lalu.

Joko menyebut, ini merupakan salah satu langkah tegas atau tahapan yang dilakukan oleh Bupati Tegal Umi Azizah dalam menyikapi kasus yang viral di sosial media tersebut.

Baca juga: Sejumlah Camat di Kabupaten Tegal Diduga Langgar Prokes, Sekda: Ini Masalah Serius dan Tak Main-main

Baca juga: Camat Kabupaten Tegal Ramai-ramai Langgar Prokes saat PPKM, 4 Orang Diperika Polisi: Kami Khilaf

Adapun tahapan yang dilakukan mulai dari penegakan peraturan daerah dan perbup terkait protokol kesehatan. 

Lalu tahapan di Polres apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak, namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada pelanggaran pidana sehingga wewenang dikembalikan kepada Bupati.

Tahap selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelanggaran Perbup nomor 42 tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP.

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved