Breaking News:

Berita Jateng

Agar Perda Selaras dengan Aturan Lainnya, Kemenkumham Jateng Minta Pemda Lakukan Ini

Agar Perda Sinkron dan Selaras dengan Aturan Lainnya, Kemenkumham Jateng Minta Pemda Lakukan Ini

Penulis: m zaenal arifin | Editor: yayan isro roziki
Humas Kanwil Kemenkumham Jateng
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Selasa (14/9/2021) kemarin. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Proses pembentukan peraturan daerah harus selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal, sekaligus selaras dengan kebijakan atau program nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Selasa (14/9/2021) kemarin.

Yuspahruddin menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

"Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya," kata Yuspahruddin, dalam rilisnya.

Dalam pembentukannya, telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

"Sinergitas pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan peraturan daerah," jelasnya.

Termasuk, lanjutnya, perencanaan pembentukan Perda dalam Propemperda agar peraturan daerah yang dilahirkan menjadi peraturan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi serta mensejahterakan masyarakat.

"Peraturan apapun yang akan kita buat itu harusnya sinkron, harmonis dan selaras, pembentukannya wajib melibatkan Perancang Perundang-Undangan."

"Maka dari itu pemerintah daerah harus bekerjasama dengan Perancang Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam setiap tahap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," imbaunya.

Lebih lanjut ia memaparkan, empat alasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan daerah perlu didasarkan pada  Propemperda.

Antara lain, agar pembentukan Perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, Perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kemudian, pembentukan Perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah."

"Serta, agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional," paparnya.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengatakan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan efektif sehingga pemerintah daerah mampu menyajikan produk hukum yang optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo M. Nurwahid beserta jajarannya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkumham Jawa Tengah. (Nal)

Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved