Breaking News:

Berita Nasional

Komisi B DPRD Jateng Minta KKP Tinjau Ulang Kepmen 86-87 2021, Ihwal Pungutan Hasil Perikanan

Komisi B DPRD Jateng Minta KKP Tinjau Ulang Kepmen 86-87 2021, Ihwal Pungutan Hasil Perikanan

Penulis: m zaenal arifin | Editor: yayan isro roziki
Dok F-PKS DPRD Jateng
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Setia Budi Wibowo. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Setia Budi Wibowo, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau ulang Kepmen KP Nomor 86 dan 87 tahun 2021 tentang kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Bowo, sapaan Setia Budi Wibowo, mengatakan dalam Pasal 2 Ayat (4), diberlakukan pra produksi, paska produksi dan penarikan dengan sistem kontrak.

Kemudian dalam pasal 20 disebutkan juga bahwa ada pungutan 10 persen dari hasil penjualan ikan.

"Keputusan Menteri KKP tersebut mencekik nelayan apalagi di tengah pandemi seperti saat ini," katanya, Senin (4/10/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved