Kemenpan RB Sebut Program Kartu Prakerja Role Model untuk Jawab Tantangan Digitalisasi

TRIBUN-PANTURA.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan apresiasi terhadap Program Kartu Prakerja, yang selama hampir dua tahun ini menjalankan layanan publik dengan cara-cara baru.

Kemenpan RB menilai program Kartu Prakerja menjadi role model untuk menjawab tantangan digitalisasi.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Akik Dwi Suharto Rudolfus, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Tim Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Bandung, 13-14 Desember 2021.

Dalam acara ini, Akik hadir bersama Perencana Madya Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Weki Handono.

“Program Kartu Prakerja menjadi role model bagi instansi pemerintahan lain karena beroperasi dengan menggunakan platform yang baru."

"Di sini kita melihat ada pola-pola pembelajaran yang melibatkan mitra strategis yang bekerja secara profesional,” kata Akik, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/12/2021).

Menurut Akik, pelibatan mitra strategis dari sektor swasta dapat menjembatani keterbatasan sumber daya di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Akik juga melihat penggunaan platform pelatihan online yang ada di Program Kartu Prakerja dapat diadopsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, literasi digital adalah keharusan dan menjadi syarat utama bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan.

“ASN harus giat belajar memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kompetensi menjawab tantangan ke depan."

"Prinsipnya, kita mau belajar atau dilindas,” katanya.

Selain itu, Akik juga menegaskan pentingnya orientasi untuk melayani dalam bekerja, seperti yang sudah dijalankan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Sistem penanganan keluhan di Program Kartu Prakerja menurut Akik sangat luar biasa, karena dilengkapi dengan service level agreement dan wallboard monitoring secara real time.

Akik juga mengungkapkan beberapa harapan dan masukan, di antaranya agar Program Kartu Prakerja tidak hanya berhenti hingga 2024.

“Untuk itu, perlu adanya kolaborasi untuk memikirkan keberlanjutan program, termasuk alih transfer pengetahuan dengan kementerian dan lembaga lain,” urainya.