Breaking News:

Berita Nasional

Poin Penting Undang-undang Jalan yang Baru Disahkan, Menteri PUPR: Ada Sanksi untuk Badan Usaha

Resmi Disahkan, Ini Poin Penting Undang-Undang Tentang Jalan. undang-undang jalan menteri pupr, jalan rusak uu tentang jalan. sanksi untuk badan usaha

IST
Truk yang memuat barang melebihi kapasitas melintas di jalan tol dalam Kota Semarang. 

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Undang-undang tentang Jalan secara resmi telah disahkan, belum lama ini.

Ada sejumlah poin tentang pengelolaan jalan untuk kemaslahatan masyarakat.

Termasuk di antaranya adanya sanksi administrasi untuk badan usaha yang tak mengindahkan  peningkatan standar dan kualitas pemakaian.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan resmi disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2021).

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.

Seluruh anggota Fraksi yang hadir secara virtual maupun fisik menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, ditandai dengan ketok palu oleh Muhaimin Iskandar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan disahkannya RUU ini mencerminkan bahwa DPR dan Pemerintah mampu menanggapi perkembangan zaman yang bersifat dinamis.

Basuki menjelaskan, tugas pemerintah selanjutnya adalah menyusun peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis.

Bentuknya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PUPR. 

Sebelumnya, UU jalan ini merupakan tanggapan atas perkembangan kebutuhan landasan hukum terkini yang belum terakomodasi dalam UU Nomor 38 Tahun 2004.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved