Breaking News:

Berita Nasional

Kemenkumham Sbut Sistem Hukum Indonesia Karut Marut, Benny: Harus Diatur, agar Tak Tumpang Tindih

Kemenkumham Sbut Sistem Hukum Indonesia Karut Marut, Benny: Harus Diatur, agar Tak Tumpang Tindih

Tribun-Pantura.com/Mamdukh Adi P
Tangkapan layar: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Prof R Benny Riyanto (kiri). 

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Karut marutnya sistem hukum nasional yang berlaku saat ini membuat pemerintah merasa perlu untuk melakukan penataan sistem hukum agar bisa mewujudkan sistem hukum yang terintegrasi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal  Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Prof R Benny Riyanto dalam webinar yang digelar Pascasarjana Magister Hukum Universitas Semarang (USM) yang dikutip pada Senin (20/12/2021).

Prof Benny menyatakan, sistem penataan regulasi hukum di Indonesia perlu dilakukan karena fondasi pembangunan hukum nasional yang ada saat ini mengacu dua dasar hukum.

"Ada dua dasar hukum  tentang sistem perundangan yaitu Undang-Undang (UU) no 25 tahun 2004 dan Undang-Undang (UU) no 17 tahun 2007 tentang RPJPN termuat sistem hukum nasional," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa penataan regulasi nasional dimulai dengan fondasi pembangunan hukum nasional.

"Sering kali terjadi carut marutnya sistem Undang-Undang yang ada. Penataan regulasi menuju indonesia maju."

"Pak Presiden mempunyai angan-angan menjadi negera maju di tahun 2045 mendatang," katanya.

Menurutnya, walaupun sistem hukum sudah tertata dengan baik, namun dalam praktiknya, sistem hukum yang dijalani masih karut marut.

Oleh karena itu, harus diatur dan ditata agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Masih banyak tumpang tindih, masih banyak obesitas, kontradiktif, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila."

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved