Breaking News:

Berita Pekalongan

Belum Ambil Kebijakan PTM 100 Persen, Disdik Kota Pekalongan: Kami Kaji, Dilaksanakan Bertahap

Belum Ambil Kebijakan PTM 100 Persen, Disdik Kota Pekalongan: Kami Kaji, Dilakukan Bertahap

Tribun-Pantura.com/Indra Dwi Purnomo
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekalongan, Zainul Hakim. 

TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan tengah mengkaji Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim mengatakan, bahwa saat ini Pemkot Pekalongan belum mengambil kebijakan secara tertulis terkait pelaksanaan PTM secara penuh.

Pihaknya menyebutkan, saat ini jajaran dinas pendidikan masih menyiapkan pelaksanaan teknis tersebut secara bertahap di masing-masing jenjang pendidikan.

"Kami kemarin zoom meeting bersama Dirjen Kemendikbudristek yang intinya bahwa pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan terkait PTM."

"Nanti jajaran kami Insyaallah dalam waktu dekat akan mengadakan rapat untuk merumuskan kebijakan PTM secara langsung di Kota Pekalongan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim, Selasa (4/1/2022).

Pihaknya mengungkapkan, secara umum Kota Pekalongan dimungkinkan sudah bisa untuk melaksanakan PTM 100 persen.

Hal ini mengingat di jajaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Pekalongan sudah 100 persen divaksin.

Sedangkan, terkait kebijakan peserta didik, pihaknya sedang mengkaji cakupan vaksinasi terutama untuk anak usia SD 6-11 tahun yang masih berlangsung.

"Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Pekalongan saat ini masih sekitar 17 persen."

"Kebetulan memang ada kendala kemarin anak-anak libur sekolah, dan hari ini sudah mulai masuk, sehingga nanti akan kami pantau pelaksanaan vaksinasi anak dengan dinas kesehatan terkait progres perkembangan vaksinasi tersebut," ungkapnya.

Hakim menambahkan, PTM di Kota Pekalongan masih selama 6 jam pembelajaran sesuai ketentuan dan jenjang pendidikan.

"Berbeda tentunya antara PAUD/TK dengan jenjang SD maupun SMP, kalau SMA/SMK kebijakannya diatur langsung dari pemerintah Provinsi."

"Namun, nanti akan kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi supaya nanti ada keseragaman dalam proses pentahapan PTM ini," tambahnya. (Dro)

 

Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved