Breaking News:

Kriminal dan Hukum

Putusan Hakim Lebih Tinggi dari Tuntutan Kejaksaan Banding, Kasus Korupsi Uji KIR Dishub Semarang

Putusan Hakim Lebih Tinggi dari Tuntutan Kejaksaan Banding, Kasus Korupsi Uji KIR Dishub Semarang

Penulis: m zaenal arifin | Editor: yayan isro roziki
KOMPAS.com/Nazar Nurdin
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. 

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Kasus korupsi penerimaan dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang yang menjerat mantan pegawai Dishub Kota Semarang, Rusti Yuli Andayani, masih berlanjut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang memutuskan mengajukan banding atas putusan pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semrang menjatuhkan pidana 6 tahun penjara pada terdakwa Rusti Yuli Andayani.

Padahal, pidana yang dijatuhkan tersebut lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan yang diajukan jaksa Kejari Kota Semarang yaitu hanya 5 tahun penjara.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Semarang, Setyawan Joko Nugroho menjelaskan, alasan pengajuan banding dikarenakan adanya perbedaan pasal yang putuskan oleh hakim.

Sebelumya, ia menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 64 (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan Pasal 2.

"Pasal 2 dan 3 sebenarnya sama-sama melawan hukum, hanya saja pasal 3 lebih mengarah ke penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai negeri," kata Wawan, sapaannya, Sabtu (8/1/2022).

Upaya banding atas perbedaan pasal pidana yang dijatuhkan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

"Sudah kita daftarkan bandingnya. Tinggal nunggu hasilnya," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved