49 Mahasiswa Institut Pertanian Bogor KKN di Kota Pekalongan

TRIBUNPANTURA.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan kembali menerima puluhan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penyerahan dilakukan oleh  Rektor IPB Arif Satria dan diterima oleh Wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslan Djunaid di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Rabu (22/6/2022).

Ada sebanyak 49 mahasiswa IPB yang akan melaksanakan KKN di Kota Pekalongan. 

Wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslan Djunaid berharap, KKN yang akan berlangsung selama sebulan setengah itu akan meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasis dalam mempelajari dan mengatasi permasalahan di masyarakat.

Kemudian mahasiswa bisa mengimplementasikan bidang keilmuan yang dipelajari dalam bentuk langkah nyata bagi kehidupan masyarakat.

Hal itu sebagai upaya kongkrit partisipasi mahasiswa dalam pembangunan di masyarakat Kota Pekalongan. 

“Kota Pekalongan memiliki cukup banyak potensi namun  juga permasalahan yang kompleks. 

Letaknya di kawasan pesisir utara menjadikan Kota Pekalongan pernah mengalami kejayaaan bidang perikanan tangkap dan budidaya.

Namun karena terjadinya bencana rob, kita perlu intervensi secara kolaboratif dan inovatif.

Kami membutuhkan dukungan dan masukan dari riset-riset perguruan tinggi untuk mencari solusi perbaikan kondisi tersebut,” kata Aaf, dalam rilis yang diterima tribunjateng.com. 

Rektor IPB, Arif Satria mengatakan, ada sejumlah 49 mahasiswa dari berbagai jurusan yang akan mengikuti KKN tematik di Kota Pekalongan. 

Mereka akan melaksanakan KKN selama sebulan lebih, mulai 20 Juni sampai 30 Juli 2022. 

Nantinya mereka akan berbaur dengan masyarakat dan melaksanakan tugas mereka untuk membantu masyarakat setempat di berbagai bidang. 

Mereka akan disebar pada tujuh kelurahan yang ada di Kota Pekalongan.

“Seperti diketahui, bahwa KKN Tematik mempunyai orientasi program kegiatan yang terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada suatu wilayah tertentu,” katanya.