Berita Slawi

Cegah Praktik Menyimpang, Bupati Tegal Dorong Percepatan RUU Perkoperasian

Bupati Tegal Umi Azizah, mendorong percepatan proses pengajuan RUU Perkoperasian.

Dokumentasi
Bupati Tegal, Umi Azizah (kedua dari kiri), memberikan hadiah doorprize sepeda kepada salah satu anggota koperasi di acara Tasyakuran Hari Koperasi Nasional ke-75 tingkat Kabupaten Tegal, di Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), Selasa (12/7/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI – Bupati Tegal Umi Azizah, mendorong percepatan proses pengajuan RUU Perkoperasian.

Tujuannya agar dapat mencegah praktik menyimpang pada lembaga koperasi seperti penyelewangan dana nasabah, hingga menjadikannya sebagai sarang penampungan penyaluran dana subsidi maupun hibah dari pemerintah yang sengaja dimainkan dan tidak jelas pertanggungjawabannya.

Hal ini disampaikan Umi, saat Tasyakuran Hari Koperasi Nasional ke-75 tingkat Kabupaten Tegal, di Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), Selasa (12/7/2022). 

Menurut Umi, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diberlakukan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 dinilai sudah tidak relevan.

Salah satunya, kata orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini adalah prinsip-prinsip syariah yang banyak diterapkan pada koperasi simpan pinjam (KSP) baitul maal wat tamwil yang belum terakomodir dalam UU perkoperasian.

Sehingga dirinya pun mendorong seluruh anggota dan pengurus koperasi ikut mendukung proses pengajuan RUU Perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Penyelewengan dana anggota koperasi oleh oknum koperasi yang sudah banyak terjadi dapat diminimalisir."

"Atas kelemahan ini pula lembaga koperasi disinyalir ada yang digunakan menjadi tempat bersarangnya praktik tercela, seperti dana subsidi atau bantuan yang disalurkan namun tidak jelas pertanggungjawabannya, pinjaman yang diselewengkan, dan juga sekadar alat penampung penyaluran hibah dari pemerintah yang sengaja dimainkan,” papar Umi, dalam rilis. 

Di sisi lain, lanjut Umi, kegagalan dalam tata kelola keuangan juga banyak dialami khususnya pada KSP yang mengakibatkan gagal bayar saat mengembalikan dana nasabah. 

Untuk itu, dirinya sangat mendukung upaya bersama mewujudkan tata kelola koperasi yang bersih dan bermanfaat, termasuk membentuk lembaga penjamin simpanan untuk KSP dan penertiban atau pembubaran koperasi abal-abal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved