Berita Semarang

Disdik Kota Semarang Akan Masukkan Kegiatan Madin Sebagai Ekstrakurikuler Pilihan di Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang akan memasukan kegiatan madrasah diniyyah sebagai ekstrakurikuler pilihan.

TribunPantura.com/Eka Yulianti Fajlin
Dinas Pendidikan Kota Semarang menerima audiensi Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Selasa (19/7/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang akan memasukan kegiatan madrasah diniyyah sebagai ekstrakurikuler pilihan yang dapat diambil para peserta didik.

Disdik akan mendorong sekolah untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga pendidikan yang ada di lingkungan sekitar. 

Sekretaris Disdik Kota Semarang, Muhammad Ahsan mengatakan, perlu adanya sinergi antara lembaga pendidikan formal dan nonformal seperti Madrasah Diniyah, TPQ maupun LPQ yang ada di Kota Semarang.

Sinergi ini dalam rangka memberikan pendidikan karakter agama kepada peserta didik. 

Nantinya, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen) di 16 kecamatan terkait hal ini.

Dia akan mendorong setiap sekolah melakukan MoU berkaitan dengan kegiatan keagamaan di madrasah diniyyah, TPQ, maupun LPQ sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan.

Ini tidak hanya berlaku untuk sekolah yang menerapkan lima hari sekolah, melainkan juga yang memberlakukan enam hari sekolah. 

"Jadi, anak-anak yang mengikuti kegiatan madrasah diniyyah atau sejenis, kami akan akui sebagai ekstrakurikuler pilihan."

"Nanti, di rapor juga akan dicantumkan," terangnya, usai menerima audiensi Fraksi PKB Kota Semarang di kantornya, Selasa (19/7/2022). 

Terkait pemberlakuan hari sekolah, Ahsan menjelaskan, sekolah memiliki kewenangan memilih lima hari atau enam hari sekolah.

Hanya saja, dia menekankan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi patokan hari sekolah siswa.

Sekolah yang memberlakukan lima hari sekolah harus siap secara infrastruktur dan ada persetujuan orang tua siswa.

Persetujuan tokoh masyarakat juga akan menjadi pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi. 

"Selain itu, struktur kurikulum baik yang menggunakan kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013 juga harus diperhatikan karena menyangkut jam pelajaran dan ini berbeda dengan jam kerja ASN di lingkungan pendidikan," paparnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved