Berita Kudus

Kejari Kudus Tahan Mantan Kades Undaan Lor Terkait Kasus Korupsi Keuangan Desa Tahun 2019

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa Undaan Lor, Edy Pranoto.

Penulis: raka f pujangga | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Edy Pranoto dari jaksa penyidik kepada penuntut umum, Senin (18/7/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa Undaan Lor, Edy Pranoto, sekitar pukul 14.00, pada Senin (18/7/2022) kemarin.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Bambang Sumarsono menyampaikan, ‎telah melakukan 
penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Edy Pranoto dari jaksa penyidik kepada penuntut umum.

Terhadap tersangka disangka melanggar pasal Primair Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Setelah dilakukan penelitian penuntut umum berpendapat terhadap perkara tersebut 
layak dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata Bambang, Selasa (19/7/2022).

Penuntut Umum melakukan penahanan Edy di Rutan selama 20 hari ke depan.

Penahanan dilakukan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti. 

"Sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 huruf (a) KUHAP," ujarnya.

Adapun kronologis dari kasus tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus telah menerima sejumlah dana transfer yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah, dana desa dan anggaran dana desa yang disalurkan melalui rekening kas desa dalam beberapa tahap.

Dana tersebut digunakan Pemerintah Desa Undaan Lor untuk membiayai beberapa kegiatan di desa, baik fisik maupun non fisik. 

Guna menyelenggarakan kegiatan yang ada di desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menunjuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan bendahara.

TPK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes. 

Dalam perkara ini diduga TPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

"Tersangka Edy Pranoto yang mengelola langsung keuangan desa yang digunakan untuk beberapa kegiatan, diduga mengerjakannya tidak sesuai dengan spesifikasi."

"Sehingga terjadi kerugian keuangan negara atau pemerintah desa," katanya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kudus Nomor : 700/17/08.01/2021 tanggal 5 Maret 2021 terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan Gubernur Jawa Tengah dan dana desa tahun anggaran 2019.

"Disebutkan telah ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp 259,1 juta," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved