Berita Slawi

Dorong Partisipasi Masyarakat, Sekda Kabupaten Tegal Wajibkan PPID Transparansi Informasi Publik

PPID wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait dengan kegiatan, program, dan kebijakan.

Dokumentasi
Peserta Rapat Koordinasi Hasil Monev Website PPID Pelaksana Kabupaten Tegal tahun 2022 foto bersama. 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait dengan kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.  

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono, saat membuka acara Rapat Koordinasi Hasil Monev Website PPID Pelaksana Kabupaten Tegal tahun 2022, di Gedung Dadali Pemkab Tegal, Selasa (9/8/2022).

“Peranan PPID ini sangat strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan, serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat,” kata Joko. 

Sekda juga menyebut bahwa keterbukaan informasi publik ini berguna untuk mendorong partisipasi, dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

Dalam hal ini, badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas infomasi publik untuk masyarakat. 

“Hal itu sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terciptanya pemerintah yang baik,” tegas Joko. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tegal, Nurhayati, menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi digelar untuk mewujudkan PPID pelaksana OPD selaku badan publik yang berkompeten, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Terwujudnya pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih di Kabupaten Tegal,” jelas Nurhayati. 

Dinas Kominfo Kabupaten Tegal terus berupaya meningkatkan penilaian tata kelola layanan informasi publik perangkat daerah. 

Sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik minimal harus mengupload informasi publik terdiri dari informasi berkala, serta merta, dan setiap saat sebanyak 80 informasi publik. 

Adapun sesuai hasil penilaian website PPID pelaksana seluruh OPD pada tanggal 21 Maret sampai 31 Juli 2022, lanjut Nurhayati, sudah ada hasil 5 OPD mengupload 51-65 dokumen, 8 OPD mengupload 21-50 dokumen, 30 OPD mengupload 1-20 dokumen, dan 5 OPD belum mengupload sama sekali.

“Saat ini telah dilakukan tahap penilaian website PPID pelaksana seluruh OPD,” tuturnya. 

Nurhayati menambahkan, kegiatan penilaian tata kelola layanan informasi publik bagi badan publik OPD selaku PPID, akan diadakan penilaian dari tahap 1 sampai tahap 4. 

Mulai monitoring dan evaluasi website PPID pelaksana, penilaian mandiri self assessment questionnaire, visitasi dan verifikasi serta uji publik.

OPD berkewajiban untuk menyediakan, membuka dan memberikan informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 

Pada tahun 2021 monev website PPID pelaksana sudah ada peningkatan. 

Tahun 2021 monev website PPID baru ada 40 persen, sedangkan di tahun 2022 sudah meningkat menjadi 70 persen dari 48 OPD.

“Semoga tahun depan bisa lebih meningkat lagi dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tegal secara menyeluruh,” tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved