Berita Jateng

Pemerintah Siapkan Bantuan Subsidi Kenaikan BBM, Ini Besaran dan Kelompok Penerimanya

Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi bersama TPID untuk membahas inflasi daerah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga BBM.

Dokumentasi
Pemkab Cilacap bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengadakan Rakor untuk membahas inflasi daerah sebagai akibat adanya kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, CILACAP - Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk membahas inflasi daerah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga BBM. 

Rapat Koordinasi dipimpin Bupati Tatto Suwarto Pamuji di Ruang Prasanda, Rumah Dinas Bupati Cilacap, Selasa (6/9/2022).

Sejumlah kebijakan bantalan sosial untuk penanganan dampak inflasi menjadi materi utama dalam rakor ini. 

Dijelaskan, ada tiga kebijakan bantalan sosial yang disiapkan pemerintah pusat.

Baca juga: Breaking News: Pesawat Latih TNI AL Dikabarkan Jatuh di Selat Madura

Pertama yakni pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kemensos sebesar Rp 150.000 diberikan empat kali kepada KPM.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan. 

Ketiga, dukungan Pemda 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yakni DAU dan DBH untuk subsidi sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan nelayan, serta perlindungan sosial tambahan.

“Bantuan subsidi kenaikan BBM disalurkan melalui PT. POS Indonesia dan kita menerima 182.500 KPM. Untuk KPM ini sudah teralokasi untuk bansos PKH dan BPNT. Jadi sudah ada by name by address," kata Arida Puji Hastuti selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi, 240 ASN Pemkab Tegal Ikuti Government Transformation Academy

Selain itu, Kementerian Sosial juga menginformasikan bahwa BPNT untuk 133.231 KPM akan disalurkan melalui Bank Mandiri atau agen e-Warong untuk bulan Agustus sebanyak Rp 200.000 untuk masing-masing KPM. 

Arida menambahkan, Dinas Sosial saat ini memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sesuai dengan data catatan sipil berdasarkan KK dan NIK.

“Untuk 2022 ada 390 ribu KK atau 1.052.000 jiwa. DTKS ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan bantuan sosial dari Kemensos, baik itu PKH, BPNT, PBI atau BPJS, atau KIP”, tambah Arida.

Baca juga: PLN Operasikan Transmisi dan Gardu Induk Baru Perkuat Kualitas dan Keandalan Listrik Bandung Raya

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri mengatakan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban ikut serta menanggulangi dampak inflasi dengan alokasi anggara 2

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved