Berita Batang

Persingkat Pengurusan KKPR, DPUPR Batang Kembangkan Sistem Online

Pemerintah Kabupaten Batang mengembangkan sistem web untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Penulis: dina indriani | Editor: m zaenal arifin
TribunPantura.com/Dina Indriani
Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kabupaten Batang, Triadi Susanto saat menyosialisasikan sistem web untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang mengembangkan sistem web untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Sistem itu untuk mempersingkat pengurusan KKPR yang menjadi dasar pembangunan bangunan. 

Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kabupaten Batang, Triadi Susanto mengatakan KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

"Misalnya mau mendirikan bangunan itu harus sesuai dengan tata ruang jika tidak sesuai maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akan keluar, bangunan apapun," tuturnya, Kamis (15/9/2022).

Lebih lanjut dikatakannya, KKPR juga sekaligus menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ia menjelaskan, semua proses pembangunan membutuhkan KKPR.

KKPR ini terbagi menjadi tiga yakni untuk berusaha, non berusaha dan khusus proyek stragis nasional (PSN). 

Fungsi KKPR adalah menggantikan izin prinsip, izin lokasi dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. 

Sebenarnya, sistem untuk mengurus KKPR disediakan pemerintah pusat melalui Online Single Submission (OSS). Kementerian investasi atau BKPM, Kementerian ATR serta Kemenko Investasi dan Kemaritiman sudah menyiapkan OSS RBA. 

"Sampai dengan sekarang sistem tersebut masih belum sempurna. Sehingga belum berani membuat sistem non berusaha," tuturnya. 

Triadi menyebut ada ketentuan dari pemerintah pusat agar KKPR tetap terlaksana dengan cara manual. Namun, cara itu merepotkan pengurus izin karena harus bolak balik ke kantor DPMPTSP, Kantor Pertanahan hingga kantor lainnya. 

Atas dasar itulah, pihaknya membangun sistem untuk kepengurusan KKPR berbasis web. Sistem itu untuk memudahkan kepengurusan KKPR. Para pengurus bisa mengajukan izin melalui sistem itu. 

"Kami sudah izin ke kementrian ATR, Bupati sudah bersurat ke kementrian ATR untuk izin operasionalnya," ucapnya. 

Saat ini pihaknya gencar menyosialisasikan sistem itu ke semua pihak yang berkepentingan mulai dari dinas yang membangun, perangkat desa, notaris dan berbagai lembaga lain.

"Hal itu agar para pemangku kepentingan tahu sudah ada sistem yang mempermudah pengurusan KKPR," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved