Berita Jateng

Kepala Desa Se-Jateng Ikuti Bimtek Program Desa Anti Korupsi dari KPK

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berusaha untuk memciptakan lingkungan kerja yang bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

Penulis: hermawan Endra | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Wagub Taj Yasin Maimoen dalam sambutan di acara sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi oleh KPK di kantor Inspektorat Jateng, Senin (26/9). 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berusaha untuk memciptakan lingkungan kerja yang bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

Mulai dari level tertinggi hingga ke pelosok desa, diminta agar tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengelola anggaran.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, H Taj Yasin Maimoen mengatakan, besaran dana desa dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2015 sebesar Rp 2,2 triliun, 2016 ada Rp 5 triliun, tahun 2017 ada Rp 5 triliun, 2018 naik menjadi Rp 6,7 triliun, tahun 2019 naik menjadi Rp 7,8 triliun, dan tahun 2020, 2021, dan 2022 angkanya naik Rp 8,1 triliun.

Selain dana desa dari pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengucurkan dana untuk ketahanan masyarakat, peningkatan sarana prasarana desa, pembangunan kawasan pedesaan, operasional kader, dan pemberdayaan desa dengan tujuan untuk mendukung kemajuan desa serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
 
Namun menurut Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, dari kucuran dana yang diberikan ke desa-desa, ternyata aktivitas masyarakat yang selama ini dipimpin kepala desa belum semuanya peduli tentang sebesar anggaran.

Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja termasuk dari sisi pengawasannya. 

"Saya berharap sekarang ini sudah di era keterbukaan. Semua keuangan dan pekerjaan sudah bisa dibaca sehingga diharap ikut antisipasi terhadap permasalahan anti korupsi yang ada di pemerintahan masing-masing," kata H Taj Yasin Maimoen dalam sambuta di acara sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi oleh KPK di kantor Inspektorat Jateng, Senin (26/9/2022).

Acara tersebut diikuti seluruh Kepala Desa di Jawa Tengah. Rinciannya adalah 100 orang peserta offline mewakili 29 desa se provinsi jateng, dan sebanyak 7.809 desa se provinsi jateng menghadiri melalui online.

Jawa Tengah menjadi daerah kedua yang melakukan Bimtek Program Desa Anti Korupsi setelah dua minggu lalu KPK menggelar acara serupa di Jawa Timur. 

H Taj Yasin Maimoen  menambahkan modus korupsi dana desa yang sering digunakan masih sangat sederhana atau menggunakan cara lama yakni mark up, penggelapan kegiatan atau program fiktif, atau pemotongan anggaran. 

"Modus tidak perlu cara canggih. sebagai contoh program pembangunan dan pengadaan barang pelaku menyiasati dengan membuat rencana anggaran jauh lebih mahal dibanding standar teknis pembangunan, mengurangi volume dan membeli barang spesifikasi tidak sesuai," imbuhnya. 

Wakil Ketua KPK, DR Nurul Ghufron dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan tentang korupsi dan dampaknya.

Ia juga mengungkapkan strategi KPK dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari pendidikan atau edukasi, pencegahan melalui perbaikan sistem dan penindakan.

Dijelaskannya untuk menjadi desa antikorupsi ada beberapa aspek yang wajib terpenuhi antara lain tata kelola, akuntable, profesional, partisipatif, transparan. 

Berdasarkan data KPK sejak 2012 hingga 2021 sudah terdapat 601 perkara korupsi dana desa, dari jumlah tersebut sebanyak 686 kepala desa dan perangkat desa telah terjerembab dalam praktik korupsi sehingga dana desa kurang optimal membangun desa.
 
"Jaga komitmen, sadari tuhan,"  pesannya.

Ketua Panitia Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto menjelaskan latar belakang diselenggarakan acara ini adalah menindaklanjuti kesepakatan dengan Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.

Sebab menurutnya korupsi tidak hanya ditingkat pusat tapi juga di pelosok desa. 

"Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 486 triliun sejak 2015-2022, namun terjadi kebocoran 601 kasus 686 tersangka melibatkan perangkat desa, survey perilaku desa itu lebih korupsi dibanding kota, sehingga KPK turun ke desa bekerjasama dengan seluruh elemen melakukan upaya pencegahan," imbuhnya. 

Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto menambahkan tujuan Bimtek ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan dan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Harapannya tidak ada lagi korupsi di desa. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved