Berita Jateng

Gubernur Ganjar Sebut Proyek Penunjukan Langsung di Bawah Rp 200 Juta Rawan Korupsi

Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Penulis: hermawan Endra | Editor: m zaenal arifin
TribunPantura.com/Hermawan Endra
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022). 

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Pada level Kabupaten/Kota diminta untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai membuka rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022).

Acara tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah Bupati/Walikota beserta pimpinan DPRD Kab/Kota se Jawa Tengah.

Baca juga: Terkait Mafia Tanah, BPN Kota Pekalongan: Tentu Kami Perangi

Di awal sambutannya, Ganjar menyoroti masih adanya praktek korupsi di Jawa Tengah, seperti kasus di Pemalang, pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Blora serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) Hakim Agung yang melibatkan pengacara dari Semarang. 

"Hari ini saya senang karena Bupati, Walikota, Pemerintah Provinsi, DPRD semuanya ikut turut serta untuk memperbaiki sistem mencegah korupsi tidak. Dan itu tidak cukup di lip service buktinya dikandani ngeyel sehingga terjadi OTT dimana-mana," kata Ganjar. 

Menurutnya pertemuan ini penting agar eksekutif dan DPRD bisa berelasi dengan baik.

Umpama ketika harus mengesahkan APBD, apa yang menjadi aspirasi rakyat maka itulah yang dimasukkan secara terbuka.

Baca juga: Terus Digenjot, 1.200 Bidang Tanah di Kota Pekalongan Telah Bersertifikat

Dia berpesan agar dalam mengarahkan APBD untuk menolong daerah miskin, mengurangi potensi stanting, mengatasi kelangkaan pangan akibat kondisi global, atau  untuk mengontrol harga yang meningkat. 

Ganjar mengungkapkan, proyek penunjukan langsung (PL) rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebab nilainya yang di bawah Rp 200 jutaan tidak melalui proses lelang melainkan penunjukan langsung. 

"Jangan sampai ini menjadi projek bancaan. Umpama kalau ada aspirasi masyarakat Rp 200 jutaan itu ada potensi korupsi karena penunjukan langsung. DPRD harus kontrol jangan terlibat dan publik lapor pasti saya pecat," imbuhnya. 

Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain.

Baca juga: Temui DPRD Batang, INASBA Sampaikan Aspirasi Hingga Kesejahteraan Tenaga Non ASN

Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved