Berita Jateng

Apindo Jateng Tolak Penetapan Upah Minimum, Sebut Merugikan Investasi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah bersikukuh menolak kenaikan upah minimum kabupaten

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/Idayatul Rohmah
Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah bersikukuh menolak kenaikan upah minimum kabupaten/kota (Kota) tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI nomor 18 tahun 2022 itu.


Menurut Ketua Apindo Jateng Frans Kongi, pihaknya kini sudah mengajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan kembali.


"Kami dari Apindo sudah menolak (Permenaker nomor 18/2022).


Kemarin kami ajukan ke Mahkamah Agung untuk diadakan peninjauan kembali, judicial review," katanya, kemarin.


Frans sebelumnya menyatakan, pihaknya sendiri menyesalkan penetapan upah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI nomor 18 tahun 2022 itu.


Menurut dia, aturan itu melanggar UU Cipta Kerja dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang pengupahan.


"PP 36 (2021) sebagai turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diterbitkan setelah berulang kali ada rapat.

Ini sebenarnya upah minimun saja, untuk pekerja yang belum ada satu tahun.


Sedangkan pekerja di atas itu, ada negosiasi skala upah berdasarkan kemampuan perusahaan.

Tapi sekarang kenapa tiba-tiba Menteri begitu.

Menurut kami itu melanggar hukum," ungkap baru-baru ini.


Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengumumkan kenaikan upah minimum Jateng tahun 2023 berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2023.


Adapun kenaikan diputuskan yakni 8,01 persen.


Menurut Frans, kenaikan itu tidak hanya memberatkan tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved