Berita Slawi

Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Dana BOS Ditransfer Langsung ke Rekening Sekolah

Kebijakan pemerintah mentransfer dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung ke rekening sekolah

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
IST
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tegal, Dadang Darusman, saat melantik 107 kepala sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Pendopo Amangkurat belum lama ini.  

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI – Kebijakan pemerintah mentransfer dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung ke rekening sekolah, diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi dan mencegah pungli. 


Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tegal, Dadang Darusman, saat melantik 107 kepala sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Pendopo Amangkurat belum lama ini. 


Dadang menuturkan skema transfer langsung ini, memungkinkan pihak sekolah lebih cepat menerima dan menggunakannya untuk operasional sekolah. 


Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemegang diskresi BOS yang dinilai paling tahu kebutuhan sekolah, termasuk kondisi kelayakan guru honorernya.


“Untuk pengelolaan dana BOS, kepala sekolah yang paling tahu kebutuhan sekolahnya, bukan dinas pendidikan,” kata Dadang, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (4/12/2022). 


Ia pun berharap dengan adanya kebijakan penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah ini, bisa mengatasi persoalan kepala sekolah yang sering kali harus menarik pungutan kepada orangtua murid, atau menggadaikan uang pribadinya karena pencairan dana BOS yang tertunda.


Pihaknya tidak ingin ada lagi keluhan dari orangtua siswa yang keberatan karena masih dipungut oleh pihak sekolah. 


Apalagi mulai tahun depan, 31,57 persen dari total dana alokasi umum Kabupaten Tegal atau sebanyak Rp 356,8 miliar, sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk belanja pelayanan publik. 


Termasuk pendidikan dan belanja gaji pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja (P3K) yang mayoritasnya adalah guru.


Dadang mengingatkan, di era society 5.0 ini masyarakat dengan mudah melaporkan keluhannya tentang pelayanan publik, baik melalui aplikasi Lapor Bupati Tegal maupun akun media sosial.


Ia pun menyinggung adanya laporan pungutan ke orangtua murid sebesar Rp 600 ribu di salah satu SMP Negeri di wilayah Pangkah, dan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar di salah satu SD Negeri di wilayah Margasari yang sudah difasilitasi pengembaliannya oleh pihak sekolah.


“Kali ini kita masih toleransi, pembinaan atas temuan penyalahgunaan jabatan dikembalikan ke dinas.

Tapi ke depan, kalau masih ada yang seperti ini lagi kita teruskan ke inspektorat,” tegasnya.


Belajar dari kasus ini, lanjut Dadang, maka kepala sekolah dituntut bisa bekerja profesional, mampu merencanakan dan disiplin dalam membelanjakan dana BOS sesuai ketentuan peruntukannya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved