Berita Batang

Pj Bupati Batang Lani Tegaskan Prioritaskan Standar Pelayanan Minimal untuk Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Penulis: dina indriani | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat memberikan sambutan Bimbingan Teknis Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah JFPPUPD se-Jawa Tengah di Hotel Sendang Sari Batang, Senin (5/12/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki menyampaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk itu, dalam konteks belanja daerah maka belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.

"SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian."

"Tetapi prioritas utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara,” terang Lani saat memberikan sambutan Bimbingan Teknis Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah JFPPUPD se-Jawa Tengah di Hotel Sendang Sari Batang, Senin (5/12/2022).
 
Lebih lanjut dijelaskan Lani dalam Permendagri 59/2021 pasal 25 huruf c bahwa laporan penerapan SPM digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan regulasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 
Pada pasal 27 ditegaskan bahwa Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas penerapan SPM.

"Akan tetapi di sisi lain, hal ini menyadarkan pada kita bahwadi dalam melakukan pengawasan pada Perangkat Daerah yang kita lakukan harus berkembang dan tidak selalu bertumpu pada pengawasan pengelolaan keuangan saja,” ujarnya. 
 
Dikatakannya, selain itu ada hal penting yang sering dilupakan yaitu memastikan bahwa kewajiban-kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal apakah telah tertunaikan atau dilaksanakan dengan baik.
 
Oleh karenanya JFPPUPD diberi mandat secara tegas dalam PermenpanRB 36/2020 dan Permendagri 54/ 2021 untuk melakukan pengawasan atas penerapan SPM.

"Sehingga harus selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan pengawasan penerapan SPM secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan memiliki dampak untuk peningkatan pelayanan demi terwujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. 
 
Sementara itu, Plt Inspektor Provinsi Jawa Tengah Doni Widiyanto mengatakan berbagai regulasi dari Undang-undang 23/ 2014, Undang-undang 1/ 2022 Peraturan Pemerintah 2/ 2018.

Dan Permendagri 59/2021 serta Permendagri 84/ 2022 mengamanatkan agar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menerapkan SPM

“Oleh karena itu, peserta yang ikut Bimtek ini jangan hanya ikut bimtek untuk meningkatkan angka kredit, tapi ilmunya tidak masuk,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved