Berita Nasional

Gubernur Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap wacana impor beras dari pemerintah pusat bisa ditunda.

Penulis: hermawan Endra | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah tahun 2023, di Pabrik PT HWI 2, Kabupaten Pati, Rabu (7/12/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap wacana impor beras dari pemerintah pusat bisa ditunda.

Menurutnya impor beras ini bisa membuat harga hasil panen di petani jatuh.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar menanggapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat.

Ganjar meminta agar kebijakan tersebut dipertimbangkan ulang mengingat jerih payah para petani.

Baca juga: Berikut Ini Titik Rawan Kemacetan di Kabupaten Tegal yang Patut Diwaspadai saat Libur Nataru

“Hitung juga ketika petani hari ini menanam pertimbangkanlah jerih payah mereka. Jangan sampai nanti beras impor masuk, petani pas panen harganya jatuh lagi,” kata Ganjar di kantornya, Selasa (13/12/2022).

Di sisi lain, Ganjar juga menyebut saat ini pupuk sedang sulit karena subsidinya tidak bisa seratus persen. Termasuk obat-obatan yang juga naik harganya.

“Kalau kemudian hasil panennya tidak terbeli dengan harga yang wajar itu artinya seluruh biaya produksi plus keuntungan yang diterima maka petani merugi hari ini,” ucapnya.

Merujuk pada hal tersebut, Ganjar mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya.

Baca juga: Ini Empat Hal yang Disoroti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Jelang Libur Nataru

Menurutnya, lebih baik pemerintah menghitung ulang ketersediaan atau stok beras yang ada.

“Hati-hati betul dengan data yang baik agar dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional mereka menghitung dan memberikan informasi itu kepada masyarakat,” ujarnya.

Perhitungan harus dilakukan dengan baik. Misalnya jika kebijakan impor terlaksana, berasnya kapan tiba di Indonesia.

Kemudian pemerintah juga mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani.

“Saya lebih setuju sebenarnya bisa menjamin mereka, petani ini untuk dijamin harga jualnya sehingga Bulog bisa dikasih kapasitas yang lebih besar dan kemudian petani bisa mendapat keuntungan yang wajar,” tegasnya.

Baca juga: Berkat Laporan Hotline Nomor Aduan Kapolresta Banyumas, Polisi Tangkap Dua Pengedar Obat Terlarang

Terlepas dari isu impor beras, Ganjar menilai ini momentum yang tepat untuk mengembangkan diversifikasi pangan Indonesia.

Faktanya, kata Ganjar, saat ini Indonesia bisa tidak bergantung pada beras.

Sumber: Tribun Pantura
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved