Berita Jateng

Ini Penyebab Bencana Ekologis di Jateng Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Tingginya angka bencana yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah bukan semata-mata karena faktor alam.

Penulis: iwan Arifianto | Editor: muh radlis
IST
WALHI Jateng saat menyelenggarakan acara konferensi pers bertajuk Salah Urus Tata Ruang, Mendorong Bencana Ekologis Pulau Jawa di Kota Semarang, Senin (23/1/2023). 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG -  Tingginya angka bencana yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah bukan semata-mata karena faktor alam.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah tingginya angka bencana merupakan perpaduan antara dampak perubahan iklim, salah urus penataan ruang, mega infrastruktur, dan ekonomi politik penguasaan ruang.

"Salah urus tata ruang berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadikan Kota Semarang dan kurang lebih 15 kabupaten kota lain di Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan tanah longsor dalam kurun waktu hampir bersamaan," ucap Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Fahmi Bastian, kepada Tribun, di kota Semarang, Senin  (23/1/2023).

Khususnya di Kota Semarang, lanjut Fahmi, terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. 

Wilayah atas yang menjadi zona penyangga telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat pendidikan dan kawasan komersial. 

Sementara wilayah bawah, terutama pesisir mengalami kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan mangrove dan masifnya proyek reklamasi untuk industri dan perumahan mewah. 

"Bencana banjir dan rob di Kota Semarang juga turut dikontribusikan oleh percepatan penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah besar-besaran dan dampak perubahan iklim," tuturnya.

Tak hanya di Jawa Tengah, akibat bencana ekologis sebagai akibat dari salah urus tata ruang dan sebagainya telah meningkatkan kerentanan Pulau Jawa.

Kebijakan tata ruang dan pembangunan pemerintah mengabaikan rekomendasi berbagai kajian saintifik tentang potensi krisis air, kerentanan bencana, ancaman dampak perubahan iklim hingga penurunan permukaan tanah di Pulau Jawa.

Fahmi mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk melihat persoalan bencana ekologis di Jawa secara serius.

Caranya dengan melakukan evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang berwawasan lingkungan dengan memastikan jaminan keselamatan rakyat.

Pembangunan mega infrastruktur seperti proyek strategis nasional (PSN) harus ditinjau secara kritis melihat perubahan fungsi kawasan lindung, kawasan rawan bencana hingga situasi sosial masyarakat. 

Pendekatan penanganan bencana dan solusi teknis bencana sangat tidak cukup menyelesaikan persoalan.

"Perlindungan kawasan penyangga, pemulihan lingkungan yang rusak hingga penghentian aktivitas ekstraktif menjadi salah satu jalan keselamatan dari ancaman bencana ekologis di masa mendatang," katanya. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved