Berita Tegal

Luar Biasa, Pemkot Tegal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 6 Kali Berturut-turut dari BPK

Pemerintah Kota Tegal kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Istimewa
Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri (tiga dari kiri) saat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (8/5/2024). 

TRIBUN-PANTURA.COM, TEGAL - Pemerintah Kota Tegal kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para Rabu (8/5/2024).

Opini WTP tahun ini merupakan keenam kalinya secara berturut-turut sejak 2019.

Penyerahan diberikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri mengatakan, ia sangat bersyukur atas perolehan opini WTP yang diraih Pemkot Tegal. 

Ia menilai, opini WTP tersebut merupakan hasil kerja keras, harmonisasi, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. 

Termasuk profesionalisme, independensi dalam melaksanakan anggaran pemerintah yang berjalan baik. 

"Hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kota Tegal disampaikan Wajar Tanpa Pengecualian bahkan ini yang keenam untuk Kota Tegal," katanya, dalam rilis, Kamis (9/5/2024).

Dadang mengatakan, catatan yang harus diperbaiki harus diselesaikan untuk ke depan.

Catatan tersebut akan segera dibicarakan dengan anggota dewan.

"WTP ini sebagai pemecut agar lebih baik. Dalam waktu 60 hari kedepan kita bisa selesaikan langkah kita, apa yang harus diperbaiki dari catatan tersebut," ungkapnya. 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho mengatakan, ada empat kriteria terkait dengan opini yang diberikan atas LHP LKPD.

Pertama penyajiannya sesuai standar akuntansi pemerintah atau tidak, kedua terkait kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Ketiga terkait dengan catatan laporan keuangan selengkap apa dan terakhir implementai SPI dan keandalan dalam SPI.

"Tujuan utamanya adalah kesejahteraan di masyarakat."

"Opini itu bukan satu-satunya menjadi tujuan, tapi menjadi salah satu kontribusi, karena bagaimanapun pengelolaan dan pertanggungjawaban yang transparan itu lebih bisa meningkatkan tujuan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur sejahtera," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved